Pilpres 2019

Terkait Laporan BPN Polemik Pilpres, Diputuskan Bawaslu Hari Senin (06/05) Dalam Sidang Adjudikasi

Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga melaporkan lembaga survei hitung cepat ke Bawaslu.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ditemui di sela-sela Rapat Pleno KPU tentang rekapitulasi penghitungan suara pemilih di luar negeri, Ketua Bawaslu Abhan menyatakan, BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga melaporkan lembaga survei hitung cepat ke Bawaslu.

Abhan menambahkan, pada hari Senin (6/5), Bawaslu akan menggelar sidang ajudikasi dengan putusan pendahuluan yang akan menentukan apakah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau menghentikan proses pemeriksaan.

Sidang Adjudikasi Bawaslu
Sidang Adjudikasi Bawaslu (Tribunnews.com)

#BPNPrabowoSandi #PrabowoSandi #RekapitulasiSuara

Baca: Update Petugas Pemilu Meninggal Dunia 440 Orang, 3.788 Sakit, 30 Wilayah di Indonesia, Sulut 7 Orang

Baca: Kabar Duka - Cucu Ki Hadjar Dewantara Meninggal Dunia di Kediamannya, Diduga Penganiayaan

Baca: TERBARU pemilu2019.kpu.go.id Real Count KPU Pilpres 2019, Hari Ini Pukul 08.00 WIB, Data Masuk 66.4%

Berita Berkaitan: 

BPN Prabowo-Sandiaga Minta KPU Tindak Kecurangan Pemilu

Wakil Ketua Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) DPR RI Fadli Zon menilai kecurangan Pemilu yang begitu masif seharusnya bisa ditindak secara serius oleh penyelenggara pemilu.

Karena ini berkaitan dengan konstitusionalitas dan legitimasi hasil pemilu, Fadli pun menghimpun banyak informasi kecurangan, seperti money politics hingga salah input data yang menurutnya adalah kecurangan Pemilu yang paling mendasar.

Hal itu ia ungkapkan saat mengunjungi Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (3/5/2019), guna menjalankan tugas pengawasan DPR RI terkait penyelenggaraan Pemilu 2019.

Turut serta mendampingi Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria. “Kita datang ke KPU sebagai Pimpinan DPR dan untuk melihat langsung bagaimana menghitung suara baik software dan hardware. Karena ini sudah jadi perbincangan di masyarakat terkait salah input,” ujar Fadli.

Menurut Fadli, penghitungan KPU seharusnya bisa dilakukan secara profesional, mengingat anggaran yang digunakan untuk Pemilu cukup besar.

Halaman
12
Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved