Eman Hadiri Sosialisasi dan Layanan Darurat 112

TRIBUNMANADO.CO.ID,TOMOHON - Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman menghadiri acara Sosialisasi Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi Serta Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Darurat 112 Secara Mandiri kepada seluruh Walikota Bupati di Kepulauan Sulawesi, Bali, NTB dan NTT yang dilaksanakan di Hotel Swiss Bell Makassar pada Jumat (3/5/2019).

Sosialisasi ini digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.

Hal ini untuk menindak lanjuti dua kebijakan Kemenkominfo yakni pedoman pembangunan dan penggunaan bersama infrastruktur pasif telekomunikasi yang ditujukan untuk seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota juga layanan nomor tunggal panggilan darurat penyelenggaraan layanan 112 dilakukan secara mandiri oleh pemerintah kabupaten/kota.

Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kementerian Kominfo RI Ahmad M Ramli, diikuti oleh para Bupati, Walikota dan Kadis Kominfo di Wilayah Timur Indonesia, yang diawali dengan Laporan dari Direktur Pengembangan Pitalebar Ditjen PPI Benyamin Sura.

Dalam sambutannya Dirjen PPI Ahmad M Ramli mengatakan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk melakukan sinergi antara Kemenkominfo dengan lembaga-lembaga terkait dalam pelaksanaan Surat Edaran Menkominfo dan Mendagri tentang infrastruktur pasif telekomunikasi.

“Ini kita lakukan agar di tahun 2019 ini dan ke depannya surat edaran tersebut dapat diimplementasikan dan menjadi pedoman Pemerintah Daerah demi mempercepat penetrasi layanan internet cepat fixed broadband. Tak hanya itu, kita juga melakukan sosialisasi layanan panggilan darurat 112 demi memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelaporan kondisi darurat dan mempercepat penanganannya oleh satuan terkait,” katanya

Dirjen Ahmad Ramli juga menjelaskan bahwa dengan merujuk Peraturan Presiden (Perpres) nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pita Lebar Indonesia 2014-2019 ada sejumlah target yang dicanangkan, termasuk pembangunan infrastruktur pitalebar (broadband) baik fixed maupun mobile broadband.

Ramli mengatakan, untuk melakukan penggelaran jaringan fixed broadband biaya investasinya tinggi. Apalagi di daerah-daerah yang geografisnya sulit serta daya beli masyarakatnya masih rendah.

“Makanya Kemenkominfo terus berupaya meningkatkan penetrasi fixed broadband agar masyarakat dapat menikmati layanan internet cepat,” kata Ramli.

Ditambahkan Ramli, hingga saat ini penetrasi akses tetap pitalebar (Fixed Broadband) di Indonesia baru mencapai 9.25% dari jumlah rumah tangga di tahun 2018.