Pemerintah Bolmong Rapat Bersama Pemilik Lahan Terkena Pelebaran Jalan

Pelebaran jalan tidak menutup kemungkinan akan mengambil sebagian lahan milik masyarakat.

Pemerintah Bolmong Rapat Bersama Pemilik Lahan Terkena Pelebaran Jalan
tribun manado/maickel karundeng
Pemerintah Bolmong Rapat Bersama Pemilik Lahan Terkena Pelebaran Jalan 

Pemerintah Bolmong Rapat Bersama Pemilik Lahan Terkena Pelebaran Jalan 

TRIBUNMANADO.CO.ID,LOLAK- Asisten II Pemkab Kabupaten Bolmong Yudha Rantung memimpin rapat bersama masyarakat yang terkena pelebaran jalan Lalow menuju Lolak, Jumat (03/05/2019) di ruangan rapat Asisten II kantor bupati Bolmong.

Rantung menjelaskan bahwa program pemerintah pusat dalam rangka pelebaran jalan Lalow menuju Lolak untuk kepentingan umum.

"Kota Lolak perlu di benahi atau di percantik terlebih dahulu karena jadi pintu masuk dan rencana pembangunan bandara di Lalow, sehingga perlu di perlebar jalannya," ungkap Rantung.

Baca: Bara Hasibuan: Saya Lakukan Ini Semua Untuk Mengembalikan Roh PAN Itu Sendiri, Pasca Dukung Jokowi

Pemkab awalnya prioritaskan dari Kaiya ke Maelang dan selanjutnya Poigar sampai Sang Tombolang, namun terlebih dahulu dari Lalow menuju Lolak.

Untuk pelebaran jalan diperlukan lahan untuk dipakai dalam pembangunan jalan.

Pelebaran jalan tidak menutup kemungkinan akan mengambil sebagian lahan milik masyarakat.

Pemerintah juga tidak menyiapkan anggaran ganti rugi lahan kepada masyarakat, melainkan kebijakan seperti pembuatan sertifikat baru bagi pemilik lahan yang terkena dampak pelebaran jalan.

"Kebijakan Pemkab ialah menyiapkan sertifikat lahan baru dan ganti rugi bahan yang nantinya akan dibicarakan," jelasnya.

Kadis PUPR Bolmong Channy Wayong menambahkan bahwa proses sosialisasi sudah secara bertahap sejak tahun 2014 sampai 2018. Saat itu berdasarkan permintaan masyarakat Bolmong untuk membangun jalan Ibu Kota.

"Masyarakat harus paham terkait pengusulan anggaran dan kemampuan anggaran daerah," ungkapnya.

Baca: Prajurit AS Asli Ponorogo Emosional Kembali ke Indonesia

Sementara ada sebagian masyarakat yang terkena dampak
pelebaran jalan menginginkan adanya ganti rugi dari pemerintah bagi lahan dan bangunan yang terkena pelebaran jalan.

Perwakilan dari BPN Ibu Alfian menjamin bahwa pembuatan sertifikat dari masyarakat yang terkena pelebaran jalan. "Sekarang ada 38 berkas sedang diproses dan rencananya akan diserahkan kepada pemilik lahan dalam waktu dekat," ujarnya.

Turut hadir Asisten II Pemkab Bolmong Yudha Rantung, Kadis PUPR Channy Wayong, Kadis DLH Abdul Latif, Perwakilan Danramil, Kapolsek Lolak, Camat Lolak Junius Mokoginta, serta para masyarakat Lalow, Lolak Tombolango pemilik lahan yang terkena pelebaran jalan. (Kel)

Penulis: Maickel_Karundeng
Editor: Chintya Rantung
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved