Pilpres 2019

Ijtima Ulama Jilid III: Pola Kejahatan 'TSM' Hancurkan Pemilu 2019, Terstruktur, Utuh & Teratur

Permintaan Ijtima Ulama Jilid III kepada Badan Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). 'Diskualifikasi Paslon 01'

Ijtima Ulama Jilid III: Pola Kejahatan 'TSM' Hancurkan Pemilu 2019, Terstruktur, Utuh & Teratur
Tribun Medan
Yusuf Martak menuduh pemilu 2019 diwarnai hal yang ia sebut kecurangan terstruktur, sistematis, masif (TSM). 

"Justru para ulama datang ke sini untuk memberikan ketenangan kepada umat," kata Bachtiar Nasir, panitia pengarah (steering comittee) "Ijtima Ulama dan Tokoh Nasional 3, Rabu (01/05) di Bogor, Jawa Barat.

Acara Ijtima Ulama 3, yang dihadiri orang-orang yang disebut sebagai ulama, pemuka masyarakat serta aktivis sejumlah ormas Islam ini, sejak awal menyebut sebagai pendukung pasangan capres Prabowo Subianto dan cawapres Sandiaga Uno.

Suara pendukung

Bachtiar mengklaim kehadiran ulama justru untuk apa yang dia sebut sebagai upaya "meredam" suara-suara pendukung capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang menganggap ada kecurangan pada penyelenggaraan pemilu tahun ini.

"Posisi kami harusnya diapreasiasi, karena ada arahan (dalam forum agar pendukung Prabowo) tenang, aman, tidak boleh ada chaos," kata Bachtiar.

Sebelumnya, penyelenggara Ijtima (konsensus atau kesepakatan) ulama menyatakan acara ini bertujuan untuk menyikapi proses penghitungan dan rekapitulasi Pemilu 2019.

Penjagaan di Ijtima 3 pada saat Prabowo Subianto hadir.
"Nanti kita akan cari solusi bagaimana menghadapi kecurangan yang ada baik secara syar'i ataupun konstitusional," kata Slamet Maarif, Ketua Ijtima Ulama III, sebelum acara dibuka.

Rekaman pidato Rizieq Shihab

Di acara itu, mereka mendengarkan laporan dari "jaringan di daerah" tentang kemungkinan adanya kecurangan di Pemilu 2019. Peserta juga mendengarkan rekaman pidato Rizieq Shihab yang diberi judul Maklumat Mekkah.

Panitia juga mengaku mengundang pakar hukum, IT serta ahli pidana untuk memberikan penilaian terhadap perkembangan terbaru terkait Pilpres 2019.

"Kita akan dengarkan juga paparan dari kalangan agama, kalangan ulama tentang hal-hal yang terjadi di Pilpres 2019, terutama masalah kecurangan," kata Slamet.

Dari paparan dari sisi hukum dan agama inilah, menurut Slamet, peserta Ijtima Ulama akan membahasnya sebelum akhirnya mengeluarkan rekomendasi di akhir acara.

Dimintai tanggapan atas pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang mempertanyakan niat atau tujuan Ijtima Ulama 3 terkait penyelenggaraan Pemilu 2019, Slamet mengatakan "apa salahnya kita mengevaluasi (pemilu 2019)."

Dia kemudian mengatakan bahwa ijtima ulama 1 dan 2 juga tidak terlepas dari hajatan politik Pemilu 2019. Dia menekankan, sikap politik dalam Ijtima Ulama 3 merupakan bentuk kebebasan berkumpul dan berpendapat yang dilindungi konstitusi.

Neno Warisman, pendukung Prabowo-Sandiaga hadir dalam Ijtima 3.
"Yang penting tidak melanggar konsitusi yang ada," kata Slamet.

Ditanya wartawan apakah para ulama yang tergabung dalam Ijtima Ulama ini 'ditunggangi' partai-partai politik pendukung Prabowo, Slamet mengatakan: "Ini kepentingan untuk bangsa dan agama."

Keberadaan acara Ijtima (kesepakatan atau konsensus) yang sudah berlangsung tiga kali, tidak terlepas dari gerakan politik yang melibatkan massa bernama Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) MUI pada 2016.

Pengamat internasional puji KPU

Gerakan politik yang melibatkan massa ini didirikan saat Pilkada Jakarta 2016, ketika calon gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dituduh melecehkan Alquran terkait pernyataannya.

Pemantau pemilu internasional mengunjungi sejumlah TPS pada 17 April lalu.
Saat itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa yang isinya bahwa Ahok menghina Alquran atau menghina ulama.

Sejumlah ormas Islam, di antaranya Front Pembela Islam (FPI), kemudian mendukung GNPF yang terus menyuarakan agar Ahok diadili.

Dalam perkembangannya, GNPF MUI berubah menjadi GNPF ulama setahun kemudian. Dan menjelang pemilu 2019, gerakan politik ini kemudian menyatakan secara terbuka mendukung capres Prabowo Subianto, dengan menyodorkan cawapres alternatif.

Jalannya pemilu pada 17 April lalu juga diamati puluhan perwakilan kedutaan-kedutaan besar dan pemerhati pemilu internasional dalam Election Visit Program.

Rombongan tersebut antara lain memantau pemilu di Rutan Kelas 1 Cipinang, Jakarta, Panti Bina Laras Grogol, Jakarta Barat, juga TPS lain di daerah padat penduduk di Kemayoran dan Tambora, Jakarta.

Anthony Banbury, President dan CEO International Foundation for Electoral Systems (IFES) mengatakan dari pengamatannya, KPU sudah mengatur proses pemilu dengan baik.

Pemantau pemilu internasional mengunjungi sejumlah TPS.
Banbury mengatakan proses pemilu di Indonesia berjalan berjalan dengan sangat lancar.

"Pemilu ini sangat fantastis. TPS terlihat di mana-mana, TPS-TPS kecil dengan maksimal 300 pemilih yang berdekatan," ujar Banbury.

Baca: TERBARU pemilu2019.kpu.go.id Real Count KPU Pilpres 2019, 03/05/19 Pukul 09.00 WIB, Data Masuk 63%

Tautan: http://medan.tribunnews.com/2019/05/02/ijtima-ulama-jilid-iii-minta-diskualifikasi-pasangan-01-bachtiar-posisi-kami-harusnya-diapresiasi?page=all.

Editor: Frandi Piring
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved