Pejabat Bayar Upeti, Ini Modus Kepala Daerah Raup Kekayaan, Liando : Efek Mahalnya Biaya Politik

Penangkapan Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip membuka kotak pandora penyalahgunaan wewenang kepala daerah di Sulut untuk memperkaya diri

Pejabat Bayar Upeti, Ini Modus Kepala Daerah Raup Kekayaan, Liando : Efek Mahalnya Biaya Politik
TRIBUNMANADO/RYO NOOR
Sri Wahyumi Manalip 

Pejabat Bayar Upeti, Ini Modus Kepala Daerah Raup Kekayaan, Liando : Efek Mahalnya Biaya Politik

TRIBUN MANADO.CO.ID,MANADO- Penangkapan Bupati Talaud Sri Wahyumi Manalip membuka kotak pandora penyalahgunaan wewenang kepala daerah di Sulut untuk memperkaya diri.

Penelusuran Tribun Manado, modus yang kerap dipakai adalah pengangkatan pejabat daerah. Para calon pejabat dimintai uang oleh kepala daerah.

Setelah terpilih, para pejabat tersebut harus tetap menyetor upeti menurut perjanjian tertentu.

Baca: 40 Caleg yang Diprediksi Bakal Duduki Kursi DPRD Manado, Umumnya Wajah Baru

Pengamat politik Ferry Liando menengarai maraknya pejabat yang memperdagangkan kewenangannya dikarenakan tingginya cost politik.

"Salah satu pemicunya adalah pembiayaan pilkada yg sangat mahal, mulai dari mahar terhadap parpol pengusung hingga biaya untuk menyogok pemilih," kata dia.

Sebut dia, saat si kepala daerah terpilih, hal yang ia lakukan adalah mengembalikan biaya itu ketika menjabat.
Salah satu modusnya adalah melelang jabatan kepada calon pejabat yang bersedia membayar.

"Modus lainnya adalah pemotongan biaya proyek fisik dan memperdagangkan kewenangan termasuk Perijinan," kata dia.

Menurut dia, pihak yang seharusnya bertanggung jawab atas praktek lancung tersebut adalah partai politik yang mengusung calon tersebut menjadi kepala daerah.

"Selama ini kebanyakan yang diusung parpol adalah produk yang gagal, sehingga jika yang diusungnya berurusan dengan penegak hukum, harusnya parpol itu bertanggung jawab," kata dia.

Baca: Bara Hasibuan Lawan Pernyataan Amien Rais, Tegaskan PAN Tak Ikut Gerakan People Power

Dikatakan Liando, kasus yang menimpa Manalip kemungkinan karena hendak memanfaatkan sisa waktu jabatan yang tidak lama lagi akan berakhir.

"Orang orang disekitarnya sepertinya lupa mengingatkan Ibu manalip bahwa pejabat yang paling banyak diawasi penegak hukum adalah pejabat yang hendak mengakhiri jabatan," kata dia.

Menurut dia, Manalip hanya sial. Masih banyak kepala daerah yang menggunakan praktek lancung itu.(art)

Penulis: Arthur_Rompis
Editor: Chintya Rantung
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved