Sulawesi Utara

5 RS di Sulut Terancam Putus Kontrak dengan BPJS Kesehatan Manado karena Akreditasi Belum Jelas

Lima rumah sakit (RS) di Sulawesi Utara terancam putus kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Manado.

5 RS di Sulut Terancam Putus Kontrak dengan BPJS Kesehatan Manado karena Akreditasi Belum Jelas
TRIBUN MANADO/FERNANDO LUMOWA
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Manado, dr Prabowo MKes AAK. 

5 RS di Sulut Terancam Putus Kontrak dengan BPJS Kesehatan Manado karena Akreditasi Belum Jelas

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Lima rumah sakit (RS) di Sulawesi Utara terancam putus kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Manado.

Kapala BPJS Kesehatan Manado, dr Prabowo MKes AAK, lima RS ini harus segera memperbarui status akreditasinya.

Lima RS itu sendiri kontrak kerja sama dengan BPJS Kesehatan Manado akan berakhir Juni 2019.

Adapun rumah sakit tersebut yaitu RS Sitti Maryam, RSJ Prof DR VL Ratumbuysang, RS Manado Medical Center, RS Bergerak Gemeh, dan RS Budi Mulia.

"Sesuai aturan jika akreditasi tak diperbarui, begitu masa kontraknya habis tak bisa diperpanjang. Kerja sama bisa dilanjutkan jika RS sudah memperbarui akreditasinya," ujar Prabowo, Kamis (02/05/2019).

Katanya, putusnya kerja sama RS dengan BPJS Kesehatan bukan hanya karena faktor akreditasi semata. Ada juga rumah sakit yang diputus kerja samanya karena tidak lolos kredensialing, sudah tidak beroperasi, atau Surat Izin Operasionalnya sudah habis masa berlakunya.

Dalam proses ini juga mempertimbangkan pendapat Dinas Kesehatan dan/atau Asosiasi Fasilitas Kesehatan setempat dan memastikan bahwa pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

Ia jelaskan, kriteria teknis yang menjadi pertimbangan BPJS Kesehatan untuk menyeleksi fasilitas kesehatan yang ingin bergabung antara lain sumber daya manusia (tenaga medis yang kompeten), kelengkapan sarana dan prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan.

BPJS Kesehatan kembali mengingatkan sejumlah rumah sakit yang menjadi mitranya untuk memperbarui status akreditasi.

Prabowo mengatakan, sesuai regulasi akreditasi menjadi salah satu syarat wajib untuk memastikan peserta Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Sehat Indonesia (JKN-KIS) memperoleh pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Akreditasi merupakan bentuk perlindungan pemerintah dalam memenuhi hak setiap warga negara agar mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu oleh fasilitas pelayanan kesehatan.

(Tribunmanado.co.id/Fernando Lumowa)

BERITA POPULER:

Baca: Hingga Saat Ini Anak dan Suami Sri Wahyumi Manalip Masih Mengurung Diri di Rumah

Baca: Jubir Mahkamah Agung Benarkan Suami Bupati Sri Wahyumi adalah Seorang Hakim

Baca: Viral Video Pendeta Khotbah ABG-ABG yang Sedang Miras, Disuruh Nyanyi Lagu Rohani, Perekam: Ya Tuhan

TONTON JUGA:

Penulis: Fernando_Lumowa
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved