Baru 56 PNS Papua Yang Korupsi Dipecat, Seluruhnya Ada 146 PNS

iarlah Kemendagri dan KPK yang menindaklanjuti karena BKN hanya punya kewenangan sebatas PNS saja

Baru 56 PNS Papua Yang Korupsi Dipecat, Seluruhnya Ada 146 PNS
internet
ilustrasi pns korupsi 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Saat ini di Papua ada total 146 PNS yang sdah divonis bersalah karena korupsi, namun baru 56 PNS saja yang dipecat.

"Kondisi hingga 30 April 2019, baru 56 PNS di Papua yang dikenakan sanksi Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH)," ujar Kepala Kanwil BKN Papua, Paulus Dwi Laksono, melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Rabu (1/5/2019).

Total ada delapan Pemerintah Daerah (Pemda) di Papua yang sudah mengeluarkan PDTH bagi PNS yang terlibat korupsi. Pemda yang dimaksud adalah Kabupaten Boven Digoel 3 orang, Mappi 1 orang, Sarmi 4 orang, Nabire 6 orang, Jayawijaya 1 orang, Supiori 10 orang dan Biak Numfor 17 orang.

Bagi Pemda yang tidak menindak lanjuti kesepakatan bersama tersebut, terdapat ancaman sanksi berupa pemberhentian sementara bagi kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).

"Biarlah Kemendagri dan KPK yang menindaklanjuti karena BKN hanya punya kewenangan sebatas PNS saja," tulis Paulus.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pikey mengakui hingga batas waktu yang ditetapkan, Pemkot Jayapura belum mengeluarkan Surat Keputusan (SK) PDTH bagi dua pegawainya yang telah ditetapkan bersalah terkait kasus korupsi.

Ia beralasan belum dikeluarkannya SK PDTH karena ada uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN) yang menjadi dasar pemerintah memecat PNS yang terlibat korupsi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena keputusan MK yang menolak permohonan tersebut baru pada 25 April 2019, maka Pemkot Jayapura belum sempat membuat SK PDTH. "Saya pikir dalam waktu secepatnya, kami akan tindak lanjuti proses pemberhentian dua ASN yang dinyatakan diberhentikan secara tidak hormat," ucap Pikey.

Berikut daerah dan jumlah PNS yang terlibat korupsi:
1. Pemprov Papua 10 orang
2. Kabupaten Waropen 25 orang
3. Kabupaten Biak Numfor 17 orang
4. Kabupaten Supiori 10 orang
5. Kabupaten Keerom 9 orang
6. Kabupaten Mimika 9 orang
7. Kabupaten Sarmi 9 orang
8. Kabupaten Kepulauan Yapen 8 orang
9. Kabupaten Nabire 7 orang
10. Kabupaten Merauke 6 orang
11. Kabupaten Asmat 5 orang
12. Kabupaten Boven Digoel 4 orang
13. Kabupaten Jayapura 4 orang
14. Kabupaten Paniai 5 orang
15. Kabupaten Pegunungan Bintang 4 orang
16. Kabupaten Puncak Jaya 3 orang
17. Kabupaten Dogiyai 2 orang
18. Kabupaten Mamberamo Tengah 2 orang
19. Kota Jayapura 2 orang
20. Kabupaten Deiyai 1 orang
21. Kabupaten Mappi 1 orang
22. Kabupaten Nduga 1 orang
23. Kabupaten Puncak 1 orang
24. Kabupaten Jayawijaya 1 orang (*)

Editor: Charles Komaling
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved