8 Perempuan Kepala Daerah yang Dijerat KPK: Dua dari Sulut

Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap banyak pejabat dan penyelenggara negara yang terindikasi menerima suap atau korupsi

8 Perempuan Kepala Daerah yang Dijerat KPK: Dua dari Sulut
Instagram via Tribunwow
Bupati Talaud Sri Wahyumi 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap banyak pejabat dan penyelenggara negara yang terindikasi menerima suap atau korupsi. Tujuh orang di antaranya adalah:

 1. Wali Kota Cimahi Atty Suharti Tochija

Wali Kota Cimahi, Jawa Barat, Atty Suharti Tochija dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Cimahi, Jawa Barat, ditangkap KPK pada Kamis (1/12/2016) malam. Atty Suharti Wali kota Cimahi periode 22 Oktober 2012 – 8 Juni 2017. Ia penerus dinasti M Itoc Tochija, suaminya,  wali kota Cimahi periode 2002-2007 dan periode 2007-2012. 

Atty Suharti dan suaminya, terbukti korupsi dalam proyek pembangunan Pasar Atas Cimahi. Atty divonis 4 tahun penjara, sedangkan Itoc selama 7 tahun bui.

Duit suap tersebut diterima mereka dari pengusaha atas nama Triswara Dhanu Brata dan Hendriza Soleh Gunadi. Bukan hanya suami istri yang sama-sama pernah menjabat wali kota, anak mereka, Puti Melati pun terlibat kasus korupsi yang menjerat Itoc.

2. Bupati Klaten Sri Hartini

Bupati Klaten, Jawa Tengah, Sri Hartini divonis hukuman 11 tahun penjara karena terbukti menerima suap terkait dengan jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.  Selain pidana kurungan, hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada Sri Hartini sebesar Rp900 juta subsidair 10 bulan kurungan. Ia bersama 4 orang PNS ditangkap KPK dalam sebuah operasi tangkap tangan (OTT), Jumat (30/12/2016). Penyidik KPK mengamankan uang Rp 2 miliar dan 100 dolar AS yang disimpan dalam 2 kardus, terkait dugaan promosi jabatan di lingkungan Pemkab Klaten.

3. Wali Kota Tegal Siti Masitha

Wali Kota nonaktif Tegal Siti Masitha Soeparno dikenai vonis 5 tahun penjara atas kasus suap,  di Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (23/4/2018). Siti Masitha didakwa menerima suap senilai Rp 7 miliar. Namun, dari jumlah itu, uang suap yang dinikmati terdakwa hanya Rp 500 juta.

Wali kota bersama dengan Amir Mirza Hutagalung, diduga mengetahui dan menyetujui pemberian uang suap dan pungutan dari berbagai proyek senilai Rp 8,8 miliar. Uang suap itu diduga untuk ongkos politik Siti yang semula berniat mencalonkan diri sebagai wali kota Tegal untuk periode 2019-2024.

Halaman
12
Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved