Pemko Tomohon Rakor EPRA Januari-Maret 2019

Pemko Tomohon Rakor EPRA Januari-Maret 2019

Laporan Wartawan Tribun Manado David Manewus

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON- Rapat Koordinasi Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (EPRA) Belanja Daerah Periode Bulan Januari s/d Maret 2019 Pemkot Tomohon dilaksanakan di Rumah Dinas Walikota, Senin (29/4/2019).

Walikota Tomohon Jimmy F Eman SE Ak CA saat membuka kegiatan mengatakan rakor EPRA ini sangat penting sebagai upaya untuk menjawab tantangan serta kebutuhan dalam menjalankan siklus pembangunan di daerah. Melalui pelaksanaan rapat ini katanya dapat mengukur sejauh mana realisasi anggaran belanja oleh Perangkat Daerah.

Baca: Kisah Polwan Cantik Doyan Cari Hiburan Malam dengan Baju Seksi, Ada yang Buru Begal hingga Jadi PSK

"Kepada seluruh Perangkat Daerah, Kepala Bagian, serta para Lurah diharapkan untuk dapat memperhatikan pelaksanaan kegiatan di masing-masing Perangkat Daerah, terutama pada kegiatan-kegiatan dengan pagu anggaran besar yang dapat berdampak signifikan dan realisasi anggaran. Semoga dengan penyertaan Tuhan, kita akan tetap memberikan bakti terbaik kepada masyarakat serta meningkatkan kinerja kita untuk kemajuan dan kesejahteraan Kota Tomohon," ujarnya.

Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold Lolowang MSc menambahkan untuk perangkat Daerah yang masih dalam zona merah dalam hal realisasi anggaran, dimintakan kedepan untuk dapat melakukan yang terbaik kaitan dengan hal tersebut.

Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) Kota Tomohon yang juga Kaban Keuangan Daerah Drs Gerardus Mogi menjelaskan percepatan penyerapan anggaran menjadi salah satu fokus pemerintah untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan pemerintahan yang baik, dimana diantaranya adalah pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

Baca: Kisah Pramugari Puaskan Nafsu Pilot & Penumpang, Terungkap Harga 1 Menit Seks Tak Sampai Rp 100 Ribu

"TEPRA diharapkan menjadi alat guna mempercepat penyerapan anggaran, dan memastikan APBD tepat sasaran sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, selain itu dapat meminimalisir masalah dan hambatan yang menghambat penyerapan anggaran di pemerintah daerah," katanya

Hadir dalam rapat, Asisten Perekonomian Ir Djoike Karouw MSi, para kepala perangkat daerah, termasuk para camat, kepala bagian serta para lurah.