Perangkat Desa Aktor Korupsi Baru

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter menyebut perangkat desa menempati posisi ketiga profesi yang paling banyak melakukan.

Perangkat Desa Aktor Korupsi Baru
ilustrasi 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Lalola Easter menyebut perangkat desa menempati posisi ketiga profesi yang paling banyak melakukan korupsi dengan 158 terdakwa selama tahun 2018. Diketahui, ICW mencatat ada 1.053 perkara tindak pidana korupsi dengan 1.162 terdakwa. Dengan jumlah 158 terdakwa, perangkat desa menyumbang 13,61 persen diantaranya.

Lalola menuturkan pihaknya mencoba mengidentifikasi alasan mengapa jumlah perangkat desa yang terjerat kasus korupsi sangat banyak. Apalagi, selama tahun 2015 hingga 2017, ICW mencatat tak ada perangkat desa yang terjerat kasus korupsi.

"Ini akan coba kami identifikasi kenapa terjadi. Karena perangkat desa itu menempati posisi 3. Dia jumlah 158 terdakwa perangkat desa baik kepala desa, bendahara desa, sekretaris desa, dan sebagainya," ujar Lalola di Kantor ICW, Jl Kalibata Timur IV, Jakarta Selatan, Minggu (28/4).
Ia menjelaskan jika posisi pertama ditempati oleh pejabat pemerintah provinsi/kota/kabupaten dengan 319 terdakwa atau 27,48 persen. Sementara posisi kedua ditempati oleh swasta dengan 242 terdakwa atau 20,84 persen.

Di sisi lain, Lalola mengatakan banyaknya jumlah terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa berkaitan dengan dana desa. Untuk diketahui, pemerintah mengalokasikan Dana Desa melalui UU No 6 Tahun 2014, dimana dana itu bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

"Tahun 2018, peningkatan di level perangkat desa. Kalau teman-teman cari korelasinya, jelas berkaitan dengan UU Desa. Desa diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri dana dari pemerintah pusat," ujarnya.

Lalola menyebutkan pegawai pemerintah daerah yang melakukan korupsi sepanjang 2018 sebanyak 319 orang. Pelaku swasta yang korupsi sebesar 242 orang dan perangkat desa sebanyak 158 orang.

Ia mengatakan masih tingginya tren pegawai pemda dan swasta korupsi terkait dengan wacana reformasi birokrasi. Ia menduga ada kekeliruan struktural yang belum berhasil dijawab.

"Dugaan lain yang perlu diuji, korupsi melibatkan pegawai pemda dan swasta karena korupsi di sektor pengadaan barang dan jasa maupun penerbitan izin usaha. Lalu terdapat persinggungan antara pegawai dan pemda," katanya.
Negara Rugi Rp 9,29 T

Sementara itu upaya pengembalian kerugian asset recovery akibat korupsi juga dinilai belum maksimal. Lalola Easter menyebut hal itu terlihat dari kerugian negara akibat korupsi pada di tahun 2018 yang mencapai Rp 9,29 triliun. "Permasalahan asset recovery masih menjadi tantangan tersendiri. Dengan kerugian negara sekitar Rp 9,29 triliun, upaya pengembalian kerugian tersebut belum maksimal," ujar Lalola.

Berdasarkan hasil kajian ICW, Lalola mencatat jika pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa kasus korupsi tak mencapai 10 persen dari nilai kerugian negara.

Adapun pembayaran uang pengganti yang didapat hanya berjumlah sekira Rp 805 miliar dan sekira US$ 3 juta. "Maka hanya sekitar 8,7 persen kerugian negara yang diganti melalui pidana tambahan uang pengganti," jelasnya.

Oleh karenanya, ia mengusulkan dua upaya untuk meningkatkan pengembalian asset recovery. Pertama, aparat penegak hukum diimbau memaksimalkan hukuman pidana tambahan uang pengganti.

Selain itu, usulan kedua adalah menerapkan pasal gratifikasi di Undang-Undang tentang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). "Misalnya, Kejaksaan dan KPK perlu memaksimalkan asset recovery dengan merumuskan dakwaan dengan menggunakan tindak pidana pencucian uang (TPPU) agar kalau bicara pendekatan follow the money itu bisa kelihatan. Sehingga asset recovery itu dilakukan dengan lebih maksimal," kata Lalola.

"(Pasal gratifikasi di UU Tipikor, - red) Ini salah satu pendekatan yakni pembalikan beban pembuktian secara terbatas dapat digunakan untuk merampas harta-harta yang keabsahan perolehannya tidak dapat dipertanggungjawabkan," pungkasnya. (tribun network/yud/wly)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved