Pasca Pemilu

Fadli Zon: Insiden Pembakaran Surat Suara di Papua Diusut Sampai Tuntas

Fadli menilai kasus tersebut sebenarnya bisa diantisipasi dengan baik oleh penyelenggara pemilu.

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zonmenyayangkan adanya aksi pembakaran kotak dan surat suara di Distrik Tingginambut, Kabupaten Puncak Jaya, Papua.

Fadli meminta insiden tersebut diusut tuntas.

"Saya kira itu sebuah hal yang harus kita sayangkan. Apalagi ada videonya dan kalau itu asli dan benar-benar terjadi itu sebagai bencana dan penghinaan terhadap sistem demokrasi kita. Tanggung jawabnya apa penyelenggara pemilu dan pihak keamanan. Ini harus diusut tuntas," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Fadli menilai kasus tersebut sebenarnya bisa diantisipasi dengan baik oleh penyelenggara pemilu.

Mulai dari KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara serta Polri sebagai aparat keamanan Pemilu 2019.

Baca: TERBARU - Ditanya Soal Kondisi Sang Ibunda, AHY Berlinang Air Mata, Begini Kondisi Ibu Ani Yudhoyono

"Lantas apa tugasnya penyelenggara pemilu. Kpu dan Bawaslu di mana, polisi di mana yang katanya mengamankan pemilu," katanya.

"Jadi jangan hanya mengamankan di kota kemudian di daerah dibiarkan. Seharusnya di sana dong, mengamankan agar sesuai konstitusi," imbuhnya.

Sebelumnya, beredar video pembakaran tumpukan surat dan kotak suara Pemilu 2019 yang terjadi di Papua pada Selasa (23/4) kemarin.

Dalam video berdurasi 5 menit 7 detik itu memeperlihatkan sejumlah warga membawa kotak suara dan surat suara ke wilayah terbuka.

Surat suara itu kemudian ditumpuk dan dibakar, sementara kotak suaranya di robek-robek sebelum dibakar.

Diketahui logistik yang ada dalam video diambil dari distrik Tingginambut.

Merujuk pada video, salah seorang mengungkap perasaan kecewanya lantaran tidak mendapat surat suara Pilpres, melainkan hanya surat suara Pemilu legislatif.

Baca: Ini Pesan Dandrem Pada Ibu-Ibu Persit

Alasan lain kekecewaan mereka juga karena sistem pemungutan suara di wilayah tersebut menggunakan noken atau ikat. 

Sistem ini dianggap tidak adil karena hanya bupati setempat yang bisa menentukan siapa pilihan capres-cawapres. Pilihan bupati itu jadi suara keseluruhan penduduk di sana.

Artikel Terdahulu:
https://video.tribunnews.com/view/80473/fadli-zon-minta-insiden-pembakaran-surat-suara-di-papua-diusut-tuntas

Editor: Gryfid Talumedun
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved