Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Bara Hasibuan Nilai Pembentukan Pansus Kecurangan Pemilu Tidak Ada Relevansinya

Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menilai tidak ada relevansinya membentuk Pansus kecurangan Pemilu 2019.

Editor: Rhendi Umar
google/media Indonesia
Bara Hasibuan 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan menilai tidak ada relevansinya membentuk Pansus kecurangan Pemilu 2019.

Sebelumnya usulan membentuk Pansus, dilontarkan Wakil Ketua DPR Fadli Zon karena menilai banyaknya kecurangan terjadi.

"Sama sekali tidak ada relevansinya, sama sekali tidak relevan karena kan kita tidak melihat ada suatu seperti kata pak Mahfud kemaren itu kan tidak ada kecurangan yang masif, terstruktur dan bersifat nasional," kata Bara di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (25/4/2019).

 
Selain itu menurut Bara, bila ada kecurangan, Undang-undang Pemilu telah menyediakan ruang untuk melayangkan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi.

"Kalau ada indikasi kecurangan yaitu kita harus membawa kasus ke mahkamah konstitusi," katanya.

Bara yakin bila kemudian Pansus itu digulirkan partai atau fraksinya tidak akan ikut terlibat. Alasannya tidak ada alasan yang kuat untuk membentuk Pansus tersebut.

"Saya pikir kami tidak akan ikut di situ," pungkasnya.

Baca: UPDATE pemilu2019.kpu.go.id Real Count KPU Pilpres 2019 Hari Ini, Kamis 25 April Jam 14.00 WIB

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai banyak kecurangan yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.

Menurutnya, kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.

Untuk itu, ia mengusulkan Panitia Khusus (Pansus) guna mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Saya kira nanti perlu dibentuk pansus kecurangan ini. Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode. Kalau misalnya teman-teman itu menyetujui, akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur, dan brutal. Mulai pra-pelaksanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).

Politisi Gerindra itu mengatakan usulannya itu akan disampaikan ke fraksi-fraksi di DPR.

Ia ingin DPR mengevaluasi total pelaksanaan sistem pemilu serentak ini.

"Kan ada mekanismenya, asal ada usulan kemudian dibawa ke rapur nanti kita lihat saja. Kalau dari DPR kalau ada pansus tadi lebih enak. Karena bisa menjadi sebuah alat melakukan investigasi dan bisa menelusuri kelemahan dari sistem, prosedur dan sebagainya," tuturnya.

Selain itu, Fadli menyebut jika kecurangan yang begitu masif membuat kualitas demokrasi Indonesia menjadi buruk.

Baca: Sebelum Pemutaran Film Avengers:Endgame, Bioskop di China Tampilkan Daftar Penunggak Utang Dilayar

Baca: Ramalan Zodiak Besok Jumat 26 April 2019: Siapkan Dirimu Untuk Hari Esok yang Lebih Baik!

Halaman
12
Sumber: Tribunnews
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved