Sulut

Kejati Sulut Awasi Paket Pekerjaan di BPJN XV Manado

Melalui Kasi Penkum Kejati Sulut Yoni Mallaka, Kepala Kejati Sulut M Roskanedi mengatakan, rapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut permohonan

Kejati Sulut Awasi Paket Pekerjaan di BPJN XV Manado
tribun manado/finneke wolajan
Kajati Sulut, Roskanedi saat diwawancarai wartawan beberapa waktu lalu. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara telah melaksanakan rapat tim pengawal dan pengaman pemerintah dan pembangunan daerah (TP4D), dengan Balai pelaksana jalan Nasional (BPJN) XV Manado di Aula Kajati Sulut.

Melalui Kasi Penkum Kejati Sulut Yoni Mallaka, Kepala Kejati (Kajati) Sulut M Roskanedi mengatakan, rapat dilaksanakan sebagai tindak lanjut permohonan Kepala Balai BPJN XV Manado kepada TP4D Kejati Sulut.

Adapun surat yang dimaksud ber-nomor PW.04.01-Bb.15/261, tanggal 25 Maret 2019, perihal permohonan pengawalan dan pengamanan TP4D Kejati Sulut terhadap pelaksanaan paket- paket pekerjaan tahun anggaran 2019 pada BPJN XV Manado.

Dalam Rapat yang berlangsung Selasa kemarin, Kajati Sulut menyampaikan beberapa hal yang harus dilakukan TP4D dan pemohon untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan.

Hal tersebut harus diketahui dari ruang lingkup TP4D sesuai peraturan Jaksa Agung RI Nomor 014 Tahun 2015.

"Meliputi pencegahan (preventif), pendampingan Hukum, koordinasi dengan APIP, monitoring dan evaluasi serta penegakan Hukum (Represif)," kata Yoni Mallaka Kasi Penkum Kajati Sulut mengutip penyampaian Kajati, Rabu (24/4/2019).

Dimana TP4D melakukan pengawalan terhadap kegiatan/proyek Strategis Nasional pada Kementrian, BUMN dan BUMD yang ada di Provinsi Sulut tahun 2019.

Kajati Sulut juga menyampaikan, permohonan yang diterima pihaknya sesuai aturan dan tindakanjuti dalam rapat TP4D, dengan pemaparan oleh instansi pemohon tentang history kegiatan.

Sehingga Kajati bisa lakukan hal-hal yang perlu pendampingan hukum.

Adapun untuk kegiatan pencegahan dapat diberikan pendampingan melalui bidang datun dan penerangan/penyuluhan hukum terkait dengan tertib administrasi dan pengelolaan keuangan negara.

"Dalam pendampingan, TP4D dapat meminta bantuan ahli fisik maupun keuangan untuk menghitung hasil pekerjaan dan bila ada penyimpangan diserahkan ke APIP untuk menindaklanjuti temuan tersebut," jelasnya.

Kajati Sulut berpesan agar kita lakukan tugas dengan tertib sesuai SOP yang ada, hindari hal-hal yang negatif agar tidak tercoreng institusi kita.

Dalam rapat tersebut dihadiri Wakajati Sulut Andi M. Iqbal Arief, SH, MH, Asisten Intelijen (Asintel) Stanley Y Bukara, SH, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) Jurist Precisely, SH, MH,

TP4D Kejati Sulut dan para Kasi Intel Kejari se-Sulut sedangkan dari BPJN XV Manado dihadiri Kepala BPJN XV Manado Triono Junoasmono, Ph.D, para Kasatker, PPK dan pejabat struktural pada BPJN XV Manado yang jumlahnya kurang lebih 130 orang. (Christian Wayongkere)

Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: Rizali Posumah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved