Ferry Liando : Kanibalisme Sesama Caleg Parpol

Pengamat politik Sulawesi Utara, Ferry Liando mengatakan kini bukan lagi parpol versus parpol, tapi caleg versus caleg sesama parpol

Ferry Liando : Kanibalisme Sesama Caleg Parpol
IST
Ferry Liando 

Ferry Liando : Kanibalisme Sesama Caleg Parpol

Laporan Wartawan Tribun Manado Finneke Wolajan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Pengamat politik Sulawesi Utara, Ferry Liando mengatakan kini bukan lagi parpol versus parpol, tapi caleg versus caleg sesama parpol. Ini terjadi di masa publik menunggu hasil resmi dari KPU

Ia menyebutkan proses ini sebagai proses kanibal. Menurutnya kanibalisme sulit dicegah pada open list system, karena yang akan terpilih berdasarkan suara terbanyak caleg setelah jumlah kursi diperoleh lewat mekanisme penghitungan sainte lague.

Saksi parpol akan berubah menjadi saksi caleg. Dia bisa saja diam ketika caleg yang didukungnya ketambahan suara. Banyak caleg papan bawah yang rela suaranya dipindahkan.

Baca: VIRAL MEDSOS, Gagal Terpilih, Caleg Singgung Sumbangan ke Masjid, Warga Bakar Semua Sedekahnya

Perbuatan curang sesungguhnya agak sulit terjadi, meski peluangnya tetap ada. Sebab semua formulir yang berisi hasil penghitungan suara di TPS bisa disaksikan banyak orang.

Harus diumumkan PPS, jika tidak maka PPS akan diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta berdasarkan Pasal 508 UU 7 / 2017.

Di TPS ada juga pengawas TPS, ada saksi parpol. Selain bisa foto C1 plano, keduanya harus Mlmenerima Salinan C dan C1 setiap TPS dari KPPS. Selain itu juga ada pemantau.

Publik juga diizinkan untuk mendokumentasikan C1 plano (dokumen otentik yang berisi hasil penghitungan suara). Kemudian sistem resmi dari KPU, C1 discan di tiap TPS dan datanya masuk ke dalam sistem. Cara ini bisa mencegah terjadinya kecurangan pemilu.

C1 yang asli discan langsung hasilnya direkap dan langsung masuk ke server KPU. Jika akhirnya terjadi pelanggaran maka ini menjadi salah satu instrumen Bawaslu untuk merekomendasikan Pemungutan Suara Ulang.

Baca: VIDEO VIRAL: Pekerja Listrik Tidur di Atas Tower Tinggi, Bertumpu Tiang dan Seutas Tali

Di pasal 372 Ayat 2 Huruf D, UU Pemilu bahwa "Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS, penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penulis: Finneke Wolajan
Editor: Chintya Rantung
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved