Politik Uang Rp 1 Juta per KK, Begini Kata Ketua Bawaslu Sulut

Dugaan politik uang (money politics) merebak di Kota Manado sehari menjelang pemilu. Ada dugaan politik uang yang melibatkan

Politik Uang Rp 1 Juta per KK, Begini Kata Ketua Bawaslu Sulut
Tribun Manado/CRZ
Herwyn Malonda ketua Bawaslu Provinsi Sulut kepada wartawan di kantor Bawaslu Sulut, Rabu (30/1/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Dugaan politik uang (money politics) merebak di Kota Manado sehari menjelang pemilu. Ada dugaan politik uang yang melibatkan oknum kepala lingkungan atau pala. Seorang warga kepada tribunmanado.co.id membeberkan, ia dipanggil seorang pala. "Kepala lingkungan kemudian menyodorkan kertas berisi tiga (nama) caleg, yakni DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kota dari dua partai," kata dia.

Ia bercerita, sang pala membeberkan bakal memberi uang sebesar Rp 300 ribu pada Selasa malam. Pala itu juga mengiming-imingi calon dengan kemudahan mengurus BPJS.

"Saya memilih melapor ini ke bapak karena tak setuju politik uang," kata dia. Tribunmanado.co.id kemudian meminta bersangkutan membuat laporan resmi ke Bawaslu.

Informasi yang diperoleh, tarif politik uang bervariasi di Manado. Untuk caleg DPRD kota Rp 100 ribu hingga Rp 200 ribu per suara. Caleg DPRD provinsi Rp 300 ribu dan caleg DPR RI Rp 500 ribu. Besaran politik uang bisa bertambah karena para caleg saling menaikkan tarif.

Contohnya caleg ‘A’ begitu tahu caleg ‘B’ memberi Rp 100 ribu akan memberi Rp 200 ribu demi merebut hati pemilih. Pembagian dilakukan lewat berbagai cara. Paling sering lewat tim sukses. Untuk menghindari Bawaslu, timses pura-pura bertamu ke rumah pemilih.

Anggota Bawaslu Sulut, Divisi Penindakan Pelanggaran Mustarin Humagi menyatakan, pihaknya sementara mengusut tiga kasus politik uang. "Salah satu yang kami usut adalah kasus politik uang gede dengan besaran Rp 1 juta per kepala keluarga," kata dia.

Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda mengatakan, jajarannya di bawah sudah melakukan patroli. "2-3malam terakhir ini kerja kita berat mengawasi," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Selasa (16/4/2019).

Sejauh ini yang ada hanya indikasi-indikasi yang tercium tim Patroli Masa Tenang yang berjumlah ribuan orang di lapangan.
"Sudah terlihat tapi tidak sempat dilaksanakan (money politics). Mungkin efek cegah dari patroli," kata dia.

Politik uang hanya satu di antara masalah pemilu, masih ada lagi potensi masalah lain, sehingga Bawaslu membuat rentang kendali dan koordinasi dengan pemangku kepentingan pemilu mengatasi persoalan.

"Di internal sudah petakan. Kita berharap H paling lambat 18 April seluruh data informasi pelanggaran sudah tersampaikan," ungkap dia.
Politik uang atau biasa dikenal `serangan fajar' bakal meramaikan pesta demokrasi di Sulut. Perkiraan itu terbaca dari hasil survei LSI Network. Data survei menyebutkan sebanyak 77,7 persen pemilih menganggap wajar dan sangat wajar soal praktik politik uang.
"Hanya sekitar 2,9 persen dan 13,9 persen pemilih yang menganggap politik uang kurang wajar dan tidak wajar sama sekali," kata Rully Akbar, peneliti LSI.

Selain itu, ada 75,8 persen pemilih yang menganggap politik uang berpengaruh dan sangat berpengaruh. Hanya 11,5 persen pemilih yang menganggap politik uang tidak berpengaruh sama sekali. Sebanyak 46 persen pemilih pernah merasakan adanya pembagian uang atau barang.

"Hanya 26,7 persen yang tidak pernah merasakan. Sebanyak 66,8 persen pemilih berpendapat kegiatan itu bisa berpengaruh dan hanya 20,1 persen yang menganggap tidak berpengaruh," kata dia. Rully menyebut dari hasil kajian itu, Sulut masuk daerah rawan politik uang.

Meski demikian, ungkap Rully, masifnya politik uang tidak akan berpengaruh banyak pada hasil akhir sebagaimana survei LSI.
"Penyebabnya politik uang dijalankan caleg terhadap massanya sendiri," beber dia. (ryo/art)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved