Sulawesi Utara

Pengamat Hukum Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Dana Tantien BSG, Polda: Sudah Dihentikan

Dr Ralfie Pinasang mempertanyakan dan meminta kepada lembaga penegak hukum untuk memproses laporan dugaan pelanggaran Direksi BSG terima dana Tantien.

Pengamat Hukum Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Dana Tantien BSG, Polda: Sudah Dihentikan
Istimewa
Dr Ralfie Pinasang 

Pengamat Hukum Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Dana Tantien BSG, Polda: Sudah Dihentikan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - ‎Dr Ralfie Pinasang SH MH Pengamat Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), mempertanyakan dan meminta kepada lembaga penegak hukum untuk memproses laporan dugaan pelanggaran Direksi Bank SulutGo (BSG) menerina dana Tantien.

Ralfie dalam rilisnya menyebut‎ dugaan pelanggaran Direksi Baru BSG menerima dana Tantien berdasarkan surat yang dikeluarkan OJK perwakilan Sulut, Gorontalo dan Maluku di mana dana Tantien diterima selama bulan Januari hingga September 2016, padahal mereka baru dilantik dan bekerja aktif bulan Oktober 2016‎.

‎"Saya memintakan supaya penegak Hukum harus cepat bertindak sesuai ketentuan berlaku karena dugaan pelanggaran tersebut adalah menyangkut uang negara. Apabila dugaan ini benar, adalah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, baik perdata, hukum admistrasi maupun dalam Tindak pidana korupsi," tulis Ralfie dalam rilis.

Dijelaskan masalah ini pertama, dalam perbuatan melawan hukum perdata.

Artinya apabila dugaan benar dimana para direksi dan atau komisaris cukup bukti mengambil dana tersebut bukan haknya dan untuk kepentingan diri semdiri, maka harus dikembalikan, kepada negara tentu hal ini didasarkan adanya investigasi OJK (Otoritas Jasa Keuangan) termasuk BPK.

Kemudian dalam perbuatan melawan hukum administrasi artinya ada kesalahan dan atau kelalaian bagi direksi dan atau komisaris mereka semua apabila cukup bukti, maka harus diberhentikan atau diberikan sangsi administarsi oleh pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Selanjutnya, dalam perbuatan melawan hukum pidana artinya diduga ada tindak pidana sekalipun ada Rups, namun apabila diduga ada niat mengutungkan diri sendiri dan atau orang lain kemudian terjadi kerugian keuangan negara, hal tersebut dapat disebut korupsi, termasuk apabila terjadi kebijakan yang mengutungkan orang lain adalah perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat Direksi dan Dewan Komisaris juga adalah korupsi.

Menurut undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Thn 2004, Tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 31 Tahun 1999,jo. UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dana yang dikelola BPD Sulut adalah masuk kategori uang negara.

"Sehingga jika memperhatikan dugaan kerugian keuangan negara 13,5 Miliard digunakan oleh mereka tidak berhak dalam hal ini Direksi dan atau dewan Komisaris tanpa hak belum bekerja sdh menerima uang negara, (dugaan) sebagai pengamat hukum pidana hal ini dapat dikategorikan tindak pidana korupsi, karena telah terjadi kerugian negara," urainya.

Halaman
12
Penulis: Christian_Wayongkere
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved