Beri Data Palsu Petugas Pemutahiran Diacam Masuk Penjara

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boltim, Rudi Malah mengatakan, petugas pemutahiran data di 80 desa, jangan melanggar hukum.

Beri Data Palsu Petugas Pemutahiran Diacam Masuk Penjara
TRIBUNMANADO/VENDI LERA
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boltim, Rudi Malah 

TRIBUNMANAOD.CO.ID, TUTUYAN - Kepala Dinas Sosial Kabupaten Boltim, Rudi Malah mengatakan, petugas pemutahiran data di 80 desa, jangan melanggar hukum.

Menurut Rudi Malah, petugas harus benar menilai dan teliti keluarga yang didata. Apalah layak atau tidak dibantu. Jangan memberikan data palsu, sehingga akan terjerat hukum.

Pemberian data palsu melanggar kitap undang-undang hukum pidana (KUHP) pasal 263 dengan sanski pidana penjara paling lambat enam tahun serta bayar kerugian.

Baca: Aturan Kedokteran yang Buat Ribuan Dokter Muda Menganggur dan Gigit Jari, Ada yang Jadi Office Boy

Baca: Persib Bandung dan Persija Jakarta Tunggu Keputusan Achmad Jufriyanto Sebelum Liga 1 Bergulir

Baca: Ijazah Ditahan, Jokowi Diminta Cabut Aturan Ini, Dokter Muda di Papua Kehilangan Nyawa

"Petugas pemuktahiran harus bekerja profesional. Karena Dinas Sosial memberikan upah perkegiatan Rp500 ribuh rupiah," ujar Rudi Malah, Senin (8/4/2019).

Lanjut dia, ada dua kegiatan yakni Mei dan Oktober. Jadi masing-masing petugas memperoleh upah Rp1 juta rupiah, untuk dua kegiatan.

Data yang dimasukan oleh petugas pemuktahiran, akan dicek kembali oleh Dinas Sosial. Agar data yang dimasukan benar valid dan bukan rekayasa. Namun apa bila didapati dokumen atau keterangan palsu, maka segera diproses secara hukum.

Kepala Seksi Idetifikasi Penguatan Kapasitas, Dinas Sosial, Fiju Mokali mengatakan, petugas direkrut berdasarkan rekomendasi dari 80 desa di Kabupaten Boltim.

Mereka nantinya, akan bertugas mendata seluruh penerima bantuan seperti KIS, BPJS, RTLH serta bantuan lain dari pemerintah baik pusat maupun daerah.

"Adanya pemutahiran data, maka lebih mudah mengidentifikasi dan penyaluran bantuan, agar tepat sasaran," ujar Fiju Mokali.

Anggota DPRD Boltim, Revly Lengkong mengatakan, jangan hanya sampai ditahap pemutahiran data, melainkan harus diikuti dengan pemberian bantuan, agar tepat sasaran.

"Saya minta Dinas Sosial memperhatikan hal ini. Harus action. Jangan hanya data. Harus realisasi.

Penulis: Vendi Lera
Editor: Siti Nurjanah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved