DLH & Tim P3E Suma Bahas Tanah Labil hingga Patahan di Makasar

Ada beberapa masalah yang dibahas termasuk masalah tanah labil serta garis patahan yang melewati desa di Boltim.

DLH & Tim P3E Suma Bahas Tanah Labil hingga Patahan di Makasar
Istimewa
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Boltim dan Tim P3E Suma Makasar bahas tanah labil dan patahan dalam Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) di Makassar, Senin (8/4/2019). 

TRIBUNMANADO.CO.ID, TUTUYAN - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Boltim dan Tim P3E Suma Makassar bahas tanah labil dan patahan dalam Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) di Makasar, Senin (8/4/2019).

Menurut Kepala Dinas Lingkungan Hidup,Sjukri Tawil, ada sekitar tiga hari di Makasar, untuk membahas, mengkaji serta pengelolaan data Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH).

Rencananya di Makasar, akan dilaksanakan FGD serta singkronisasi data dalam menyusun D3TLH.

Ada beberapa masalah yang dibahas termasuk masalah tanah labil serta garis patahan yang melewati desa di Boltim.

Baca: Misteri Keberangkatan Luna Maya ke Thailand, dan Tulis Im Coming Baby, Mungkinkah Pasangan Baru?

Baca: Potret Istri Ahok, Puput Nastiti Devi Curi Perhatian, Bergaya Sosialita & Pakai Tas Harga Fantastis!

Baca: IT Akan Menjadi Etalase GMIM, Ini Progresnya Menurut Pendeta Janny Rende

Selain itu, ada kajian tentang gunung Ambang yang bersatus aktif.

Memang hingga kini, belum ada letusan. Namun harus dipikirkan ke depan, bentuk antisipasinya.

Tiga desa ini tanahnya selalu ambruk yakni Buyat, Togid dan Motongkad. Sedangkan garis patahan melewati Kecamatan Kotabunan dan Modayag Bersatu.

Sebelumya, tim P3E Suma Makasar telah memberikan bintek pada Oktober 2018 tentang Awal Penyusunan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ia menambahkan, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan dasar dari semua perencanaan pembangunan di daerah, ekoregion maupun nasional.

Seperti KLHS rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), KLHS rencana induk pariwisata daerah (RIPARDA), KLHS rencana tata ruang wilayah hingga penyusunan dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW.

Assisten II Bidang Perekonomian, Soni Waroka mengatakan, Kegiatan ini dilakukan atas dasar amanah undang-undang, nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 12 menjelaskan, bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan berdasarkan Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

"Maka kami berusaha tahun ini D3TLH selesai. Agar semua kegiatan sudah bisa berjalan sesuai aturan," ujar Soni Waroka.

Lanjut dia, tim dari Boltim akan berkoordinasi dengan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku (P3E-SUMA) Makasar, untuk membedah dan pembahas serta pengelolaan data.

Penulis: Vendi Lera
Editor: Siti Nurjanah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved