Berita Tomohon

Eman Buka Sosialisasi Peran Ormas dalam Menyukseskan Pemilu 2019

Para founding fathers telah memilih istilah yang tepat untuk menggambarkan keberagaman masyarakat Indonesia tersebut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika.

Eman Buka Sosialisasi Peran Ormas dalam Menyukseskan Pemilu 2019
ISTIMEWA
Eman Buka Sosialisasi Peran Ormas dalam Menyukseskan Pemilu 2019 

Eman Buka Sosialisasi Peran Ormas dalam Menyukseskan Pemilu 2019

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON - Wali Kota Tomohon Jimmy F Eman SEAk menghadiri sekaligus membuka Kegiatan Sosialisasi Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Menyukseskan Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan di Aula Rapat Hotel Wise Tomohon, Sulawesi Utara, Selasa (02/04/2019).

Dalam sambutannya, Eman mengatakan bahwa Indonesia merupakan suatu negara besar yang kaya akan sumber daya alam serta memiliki keberagaman baik dari suku, adat istiadat, bahasa maupun agama. Para founding fathers telah memilih istilah yang tepat untuk menggambarkan keberagaman masyarakat Indonesia tersebut, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap Satu kesatuan.                             -

"Prinsip Bhineka Tunggal Ika dimaksudkan agar semua komponen negara dapat menyadari bahwa keberagaman yang ada dapat menimbulkan suatu dampak, baik positif maupun negatif. Secara positif keberagaman merupakan suatu kekuatan yang apabila dapat digunakan dengan baik merupakan suatu potensi bagi kemajuan negara akan tetapi bila keberagaman tersebut mengakibatkan suatu perpecahan dan kebencian maka keberagaman ini menjadi suatu kekuatan negatif yang dapat menghancurkan bangsa Indonesia," katanya.

Ia mengatakan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.     Ormas senantiasa hadir dan memberikan kontribusi besar dalam pembangunan dan menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Oleh sebab itu, patut dicatat dalam sejarah keberadaan Ormas pada bangsa dan negara. 

"Dinamika perkembangan Ormas, dalam wujud, jenis dan bentuknya mengalami metamorfosa sejalan dengan perkembangan peradaban manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum dan tata kelola negara. Ormas juga mengalami perubahan wujud, jenis dan bentuknya, perubahan cakupan sektor/bidang garapannya, cara-cara dalam melakukan aktifitas dan relasi dengan lingkungannya.
Perkembangan jumlah Ormas yang begitu pesat, tidak diimbangi dengan pengaturan yang komprehensif, sehingga seringkali menyebabkan permasalahan baik dari segi legalitas, akuntabilitas, fasilitas pelayanan, pemberdayaan hingga masalah dalam penegakan hukum," ujarnya.

Ia mengatakan ada definisi atau makna yang terbatas/sempit tentang ajaran yang bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam pasal 58 dan pasal 59 UUD no 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan menyebutkan bahwa ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 hanya terbatas pada atheisme, komunisme/marxisme-leninisme. Prosedur pengenaan sanksi terhadap Ormas yang dinyatakan melanggar Pancasila dan UUD  1945 dipandang masih belum efektif dan efisien.                                   

"Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan," katanya 

Pada saat ini Kementerian Dalam Negeri katanya telah menerbitkan  Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 56 tahun 2017 tentang  Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 58 tahun 2017 tentang kerja sama kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan dan badan atau lembaga dalam bidang politik dan pemerintahan umum.

"Dengan itu dalam pengaturan tentang keormasan kita akan mempunyai aturan yang lebih  konfrehensif dan segera dapat kita sosialisasikan kepada seluruh pemangku  kepentingan terutama  jajaran  Kesbangpol Kota Tomohon dan pengurus ormas untuk menyamakan persepsi terhadap kebijakan peraturan yang mengatur tentang ormas dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa indonesia, serta menjaga dan mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, Pemilihan Umum Tahun 2019 Presiden Wakil Presiden, DPR, DPRD DAN DPD  dengan Aman, Tertib Dan Damai," katanya.

Selaku narasumber pada kegiatan ini, Kepala Ombudsman RI perwakilan Sulut Helda Tirajoh, Sh, unsur Forkopimda Tomohon Ketua DPRD Tomohon Ir. Miky J.L Wenur, MAP,mewakili Dandim 1302 Danramil Tomohon Kapten Inf. Sulistio, Wakapolres Tomohon Kompol Joice Wowor mewakili Kapolres Tomohon, mewakili Kejari Kasie Intel Wilke Rabeta, SH, dari Akademisi Ferry Liando. Kegiatan ini juga dihadiri oleh anggota DPRD Tomohon Piet H.K Pungus, S.Pd, Kaban Kesbangpol Tomohon Ronny Lumowa, S.Sos, M.Si, tokoh agama dan tokoh masyarakat dan LSM di Kota Tomohon.

(Tribun Manado/David Manewus)

BERITA POPULER:

Baca: JM Tersangka Curanmor Yang Ditembak Polisi, Ternyata Pernah Lari Dari Sel Polres Tomohon

Baca: Begini Penjelasan Medis soal Alat Vital Pria Tak Bisa Lepas saat Berhubungan Badan

Baca: Inilah Sosok Luna Maya Menurut Tetangganya, Benarkah Sempat Jadi Buah Bibir Karena Hal Ini?

TONTON JUGA:

Penulis: David_Manewus
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved