Banyak Legislator Belum Laporkan Harta: Begini Kata Ketua DPR RI

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyebut anggotanya yang telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Banyak Legislator Belum Laporkan Harta: Begini Kata Ketua DPR RI
tribunnews
Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) saat menghadiri bincang santai di kedai kopi kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Minggu (18/3/2018), bersama pengacara Hotman Paris Hutapea. 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo menyebut anggotanya yang telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) masih jauh dari harapan. Padahal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberi batas waktu hingga 31 Maret 2019 kemarin.

Bamsoet, sapaan akrabnya menduga menduga penyebab minimnya anggota DPR yang melaporkan LHKPN lantaran sebagai besar dari merak disibukkan dengan agenda Pemilu. Apalagi, Pemilu 2019 ini berjalan secara serentak.

"Jadi memang mereka lagi bekerja keras mensuskseskan agenda nasional dengan tiga hal tadi, sukses presiden, sukses caleg, sukses partai," katanya, Senin (1/4).

Sebagai pimpinan DPR, Bamsoet terus mendorong anggotanya untuk membuat laporan tahunan LHKPN. Meskipun, kata dia, aturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme hanya mewajibkan anggota DPR melaporkan LHKPN di awal dan diakhiri masa jabatannya.

Hal itu tertuang dalam Pasal 5 ayat 3, yang berbunyi; Setiap penyelanggara negara berkewajiban untuk melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. "Tentu sebagai pimpinan kami akan terus mendorong kepada para anggota melalui pimpinan fraksi untuk anggota membuat laporan tahunan. Walaupun, sesungguhnya itu bukan suatu hal yang diatur undang-undang, yang diatur undang-undang adalah awal jabatan ketika mereka dilantik dan akhir jabatan," tuturnya.

Kendati begitu, Bamsoet mengatakan tidak ada salahnya bila anggotanya melaporkan LHKPN setiap tahun. Meskipun, kenyataannya anggota dewan yang melaporkan LHKPN setiap tahunnya masih di bawah harapan.

Sebelumnya, juru bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan berdasar ikhtisar pelaporan secara keseluruhan, sektor Legislatif menjadi sektor yang paling rendah tingkat kepatuhannya melaporkan LHKPN. Dari 554 anggota DPR yang wajib melaporkan hartanya, sebanyak 242 anggota DPR belum menyetorkan LHKPN.

Dengan demikian baru 312 anggota DPR atau 56,32 yang melaporkan hartanya. Demikian pula dengan DPRD tingkat kota/kabupaten dan provinsi. Dari 17.644 anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi seluruh Indonesia, hanya 10.634 legislator daerah atau 60,27 persen yang menyampaikan LHKPN. Sementara selebihnya, sebanyak 7.010 anggota DPRD tidak atau belum melaporkan hartanya.

"Untuk tingkat kepatuhan yang paling rendah dari ikhtisar pelaporan secara keseluruhan itu adalah sektor Legislatif dalam hal ini DPR dan DPRD. (Tingkat kepatuhan) DPR 56,32% meskipun kami juga apresiasi ada 312 orang artinya yang sudah melaporkan kekayaannya di tengah kondisi yang seperti ini," ucap Febri. (tribun network/mam)

Penulis: reporter_tm_cetak
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved