News

Benarkah Brunei Darussalam Segera Terapkan Hukuman Mati Pelaku LGBT? Ini Infonya

Sebelumnya, Brunei telah memiliki hukuman untuk pelaku homoseksual berupa penjara hingga 10 tahun.

Benarkah Brunei Darussalam Segera Terapkan Hukuman Mati Pelaku LGBT? Ini Infonya
Serambinews
Sultan Brunei Darussalam 

Sultan yang telah memerintah sejak 1967, sejak awal mengatakan Hukum Pidana dalam Syariat Islam harus dianggap sebagai bentuk “petunjuk khusus” dari Tuhan dan akan menjadi bagian dari sejarah besar Brunei.

Kelompok HAM Amnesty International mengecam keras rencana Brunei Darussalam mengimplementasikan hukuman rajam sampai mati bagi pelaku LGBT. Kelompok HAM yang berbasis di London itu menyebutnya sebagai hukuman yang mengerikan.

Amnesty, dalam sebuah pernyataan, mengatakan bahwa hukuman baru yang juga berlaku untuk anak-anak itu, tercantum di bagian-bagian baru di bawah Undang-Undang Hukum Pidana pada Syariat Islam Brunei.

Hukuman baru itu mulai berlaku pada 3 April 2019. Perubahan hukum diumumkan dalam pemberitahuan rahasia di situs web Jaksa Agung Brunei.

“Melegalkan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi itu mengerikan,” kata Rachel Chhoa-Howard, peneliti Brunei di Amnesty International. “Beberapa potensi pelanggaran seharusnya tidak dianggap kejahatan sama sekali, termasuk hubungan seksual konsensual antara orang dewasa dengan jenis kelamin yang sama.”

“Brunei harus segera menghentikan rencananya untuk menerapkan hukuman kejam ini dan merevisi hukum pidana sesuai dengan kewajiban hak asasi manusianya,” lanjut Chhoa-Howard, sebagaimana dikutip dari situs Amnesty, Kamis (28/3).

Sultan Hassanal Bolkiah meminta semua pihak menghormati Brunei Darussalam meski tidak setuju dengan penerapan Hukum Pidana Syariat Islam yang mencakup eksekusi rajam sampai mati bagi pelaku zina dan hubungan seks sesama jenis. Penerapan hukum rajam dimulai 3 April 2019.

Setiap orang di Brunei yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran hubungan seks sesama jenis termasuk lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) akan dikenai hukuman baru tersebut. Selain rajam, eksekusi potong tangan bagi pencuri juga akan diberlakukan.

Hukum pidana baru itu sejatinya sudah diumumkan pada Mei 2014 oleh Sultan Hassanal Bolkiah selaku Perdana Menteri Brunei. Namun, pelaksanaannya ditunda dan diberlakukan secara bertahap sampai akhirnya diterapkan murni pada 3 April 2019.

Seruan Sultan Bolkiah untuk menghormati aturan di Brunei itu muncul dalam situs web pemerintah setempat yang dikutip CNN, Jumat (29/3). “Pemerintah tidak mengharapkan orang lain untuk menerima dan setuju dengan itu, tetapi itu akan cukup jika mereka menghormati bangsa dengan cara yang sama seperti itu juga menghormati mereka,” begitu bunyi pernyataan Sultan Bolkiah di situs tersebut.

Halaman
123
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved