News

Benarkah Brunei Darussalam Segera Terapkan Hukuman Mati Pelaku LGBT? Ini Infonya

Sebelumnya, Brunei telah memiliki hukuman untuk pelaku homoseksual berupa penjara hingga 10 tahun.

Benarkah Brunei Darussalam Segera Terapkan Hukuman Mati Pelaku LGBT? Ini Infonya
Serambinews
Sultan Brunei Darussalam 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Brunei Darussalam segera menerapkan hukuman mati kepada setiap orang yang dinyatakan bersalah atas pelanggaran hubungan seks sesama jenis termasuk lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT).

Peraturan yang pertama kali diumumkan pada 2013 sempat tertunda implementasinya karena mendapat tentangan internasional.

Namun undang-undang tersebut mulai diterapkan secara bertahap sejak 2014.

Informasi yang dikutip Serambi dari berbagai media termasuk media internasional menyebutkan, undang-undang ini akan diberlakukan mulai 3 April 2019.

Sebelumnya, Brunei telah memiliki hukuman untuk pelaku homoseksual berupa penjara hingga 10 tahun.

Tetapi dalam undang-undang yang baru, pelakunya kemungkinan akan menghadapi eksekusi berupa hukum cambuk atau rajam sampai mati.

Brunei Darussalam merupakan negara dengan jumlah penduduk sekitar 450.000 jiwa. Sekitar dua pertiga dari populasi kerajaan kecil yang kaya minyak itu adalah Muslim.

Pada Mei 2014, Sultan Hassanal Bolkiah mengumumkan akan memberlakukan hukum pidana baru berdasarkan hukum syariah, sistem hukum Islam yang menguraikan hukuman fisik yang ketat.

Pada saat itu, situs milik pemerintah mengutip pernyataan Sultan yang mengatakan bahwa pemerintahnya “tidak mengharapkan orang lain untuk menerima dan setuju dengan itu, tetapi cukup jika mereka menghormati bangsa dengan cara yang sama negara juga menghormati mereka.”

Baca: Begini Tanggapan Forum Umat Islam, soal Pernyatan Prabowo Tak Mendukung Gerakan Khilafah

Baca: 2 Mantan Pemain Persib Bandung Ini Tampil Gemilang di Liga Thailand 1, Ini Info Lengkapnya

Baca: Viral Video Alat Vital Pria Tak Bisa Lepas Setelah Bercinta, Ini Penjelasan Medis

Sultan Hassanal Bolkiah memerintah sebagai kepala negara dengan otoritas eksekutif penuh. Kritik publik terhadap kebijakannya sangat jarang di Brunei.

Halaman
123
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved