Begini Sikap PGI Hadapi Politik Identitas
Ketua PGI Pdt Henriette Hutabarat-Lebang melaporkan kepada Presiden Jokowi beberapa rekomendasi hasil Konferensi Gereja dan Masyarakat
Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Ketua PGI Pdt Henriette Hutabarat-Lebang melaporkan kepada Presiden Jokowi beberapa rekomendasi hasil Konferensi Gereja dan Masyarakat (KGM).
Ketua PGI menekankan pentingnya kebersamaaan seluruh warga bangsa dan gereja memperkokoh NKRI, demokratis, adil dan sejahtera. Semua itu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Lebih dari 300 peserta pimpinan gereja yang tersebar di seluruh Nusantara hadir dalam KGM ke X PGI 2019.
Lanjut Lebang, ada empat konteks pergumulan bangsa yang masih aktual, yakni krisis kebangsaan, ekologi, keesaan gereja dan tantangan budaya.
PGI melihat empat tantangan penting yang harus diperhatikan bersama semua anak bangsa seperti sosial, politik dan ekonomi, generasi milenial dan pasca milenial.
Berdasar hasil diskusi selama KGM ini, ada beberapa pokok bahasan penting yang dihasilkan sebagai berikut.
Pertama, gereja harus menjadi teladan Kristus dalam mewujudkan damai sejahtera Allah bagi keutuhan seluruh ciptaan-Nya.
Sebagai bagian bangsa Indonesia, gereja harus ikut mendukung dan merawat kesatuan bangsa dan keutuhan NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Kedua, sama seperti Kristus yang memberikan hidupnya untuk menegakkan kebenaran dan keadilan Allah, gereja harus terus mengingatkan dan pihak kepada kelompok yang termarjinalkan dalam masyarakat seperti penyandang disabilitas, sesama manusia yang terinfeksi HIV/Aids, buruh, nelayan, petani perempuan, anak dan kelompok komunitas yang terdiskriminasi maupun masyarakat adat.
Ketiga, bersama pemerintah, lembaga yang berkepentingan dan seluruh elemen dalam masyarakat, gereja hendaknya berperan aktif, realistis dan kritis dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Keempat, menghadapi era revolusi 4.0 yang ditandai dengan perkembangan dunia digital, gereja harus perlu menumbuhkan harapan dalam kesaksian pelayanan yang kontektual dan relevan.
Kelima, gereja dituntut untuk aktif merencanakan program pemberdayaan masyarakat ke tingkat akar rumput termasuk bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi agar kita ikut mempersiapkan masyarakat menghadapi bonus demografi.
Keenam, PGI ikut menyelenggarakan pendidikan politik dan mendorong berkembang pendidikan politik yang sehat dan substansial sebagai respons atas politik identitas, oligarki dan korupsi yang dapat memecah dan menghancurkan bangsa. (fer)
