Mahkamah Konstitusi Keluarkan Keputusan Baru Soal Pemilu, Berikut Penjelasan Ferry Liando

Mahkamah Konstitusi Keluarkan Keputusan Baru Soal Pemilu, Berikut Penjelasan Pakar Pemilu Sulut.

Mahkamah Konstitusi Keluarkan Keputusan Baru Soal Pemilu, Berikut Penjelasan Ferry Liando
Tribun Manado/Ryo Noor
Ferry Liando 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Keputusan Mahkaman Konstitusi (MK) baru saja menetapkan, penduduk yang menggunakan surat keterangan wajib dimasukan ke Daftar Pemilih Tetap.

Selain itu, penambahan jumlah hari untuk pemilih yang sakit, bencana alam, tahanan , atau tugas pada hari H didaftarkan 7 hari sebelum hari H.

Ketiga, soal penambahan jumlah waktu untuk penghitungan suara menjadi 12 jam setelah hari pemungutan.

Keputusan MK ini menurut, Pengamat Pemilu, DR Ferry Liando mengoreksi beberapa hal.

Putusan pertama, misalnya sebagaimana UU 7 tahun 2017 bahwa syarat untuk terdaftar dalam DPT Adalah WNI yg memiliki KTP.

Baca: Electric Fun Day PLN Meriah, Zumba hingga Layanan Diskon Tambah Daya 100 Persen

Baca: Debat Nanti Prabowo dan Jokowi Akan Ditanya Soal Ideologi, Pemerintahan dan Hubungan Internasional

Baca: Berpacaran Lebih dari 6 Tahun, Inilah Jawaban Caesar Hito dan Felicya Angelista Tentang Pernikahan

"Dengan dimungkinkan surat keterangan wajib didaftar di dalam DPT maka meski tak punya KTP maka bisa di daftar," kata dia.

Dampaknya, KPU harus melakukan pencermatan ulang dengn melayani mereka yang tak punya KTP tapi punya dokumen pengganti.

"Dampaknya adalah KPU harus melakukan pleno berjenjang untuk penyesuaian DPT perbaikan," kata dia.

Hal ini penting untuk 2 hal yakni untuk memastikan penambahan tempat pemungutan suara (TPS) dan penambahan surat suara.

Kemudian sebagai pegangan peserta pemilu agar pasca pencoblosan tidak ada lagi yg mempersoalkan DPT.

Halaman
12
Penulis: Ryo_Noor
Editor: Siti Nurjanah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved