Ketua Konstitusi dan Demokrasi Minta Pengawasan Terhadap Petahana Harus Diperketat

Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) inisiatif Veri Junaidi mengingatkan, pengawasan terhadap calon presiden petahana Joko Widodo dalam masa kampanye

Ketua Konstitusi dan Demokrasi Minta Pengawasan Terhadap Petahana Harus Diperketat
Google
Jokowi Bercerita bersama rakyat 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Ketua Konstitusi dan Demokrasi (KoDe) inisiatif Veri Junaidi mengingatkan, pengawasan terhadap calon presiden petahana Joko Widodo dalam masa kampanye Pemilu 2019, tidak boleh kendur.

Hal ini disampaikan merespon Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan calon presiden atau wakil presiden petahana tak perlu cuti kampanye.

"Yang perlu didorong, yakni proses pengawasannya saja. Apakah yang dilakukan Presiden itu masuk ke dalam kategori kampanye atau tidak? Nah, ini yang penting. Karena jadi sangat tipis batasan antara dia sebagai capres dengan dia sebagai kepala negara," ujar Veri saat dijumpai usai diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (28/3/2019).

Penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus terus melakukan pemantauan aktivitas Presiden Jokowi ke mana pun ia berada.

Baca: (VIDEO) - Dituduh Mencuri Biskuit, Bocah 12 Tahun Tewas Dipukuli

Penyelenggara Pemilu harus memastikan apakah Jokowi tidak melewati batasan yang diatur di dalam statusnya sebagai capres dan kepala negara.

Misalnya, tak boleh menggunakan fasilitas negara dalam rangka kampanye.

Fasilitas negara itu, antara lain kendaraan dinas, kantor dan keprotokoleran. Namun, salah satu hal yang harus tetap melekat pada diri Jokowi, yakni pengamanan.

"Pengecualiannya, yakni tentang pengamanan. Tapi misalnya dia menggunakan kantor presiden untuk kampanye misalnya atau menggunakan anggaran negara untuk kampanye, menggunakan program-program untuk kampanye. Itu tidak boleh," ujar Veri.

Veri mengatakan, untuk melihat apakah Jokowi tidak melewati batasan sebagai capres dan kepala negara, bisa dilihat dari laporan yang disampaikan kepada Bawaslu adanya dugaan pelanggaran atau tidak.

"On the track atau tidaknya itu, harus dilihat dari proses penegakan hukumnya. Apakah ada laporan pelanggaran terkait itu atau tidak. Sejauh ini sih belum ada sepertinya ya," ujar Veri.

Baca: Ini Penjelasan KPK soal Kronologi OTT Anggota Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso

Baca: Jokowi Jarang Hadir di Forum Internasional, Pihak Istana: Sudah Diwakilkan Pak JK

Akan tetapi, menurut dia, jika dilihat dari sejumlah momentum, batasan itu sangat tipis.

Misalnya, saat menerima tamu di Istana Negara dengan menghadirkan lebih banyak orang.

"Kalau kita mau melihat dari sisi yang lain, potensial sebenarnya dilakukannya kampanye. Oleh karena itu, sekali lagi, yang perlu didorong proses pengawasannya," lanjut dia.

TONTON JUGA:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Pengawasan terhadap Capres Petahana Diminta Lebih Ketat, Ini Alasannya

Editor: Rhendi Umar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved