Kebijakan Era SBY Mengangkat Satu Juta Honorer Dikritik KASN: Tanpa Tes Jadi Anjlok

Sofian Effendi mengkritik pengangkatan satu juta honorer tanpa tes pada era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Kebijakan Era SBY Mengangkat Satu Juta Honorer Dikritik KASN: Tanpa Tes Jadi Anjlok
KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pidato kenegaraan dalam Sidang Bersama DPR-RI dan DPD-RI, di Gedung MPR/DPR/DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8/2014). Dalam sidang bersama ini Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan pidato kenegaraan untuk terakhir kalinya dan dilanjutkan dengan Rancangan Undang-Undangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015 disertai nota keuangan pada rapat paripurna pembukaan masa sidang I DPR untuk tahun sidang 2014 pada sore harinya. 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara ( KASN) Sofian Effendi mengkritik pengangkatan satu juta honorer tanpa tes pada era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono.

Ia menilai kebijakan yang bernuansa politis itu menurunkan kualitas aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia.

"Mutu pelayanan publik, mutu SDM, ASN karena ada intervensi politik kita sangat anjlok. Dulu zaman SBY angkat 1 juta pegawai honorer tanpa tes jadi anjlok,” kata Sofian diskusi yang di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/3/2019).

Sofian menilai kebijakan pemerintahan Joko Widodo saat ini lebih tepat karena tak sembarangan mengangkat honorer. Honorer yang hendak diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS) harus mengikuti tes dan bersaing dengan masyarakat umum lainnya.

Baca: Pemerintah Kucurkan 4,3 Miliar untuk Korban Banjir Bandang Sentani

Menurut dia, seleksi yang dilakukan bisa menjadi sarana untuk memastikan PNS yang direkrut memiliki standar yang memadai.

"Tahun 2017-2018 ini, Indonesia dalam kapasitas birokrasi pemerintahannya mencapai hasil yang cukup membanggakan, selama pemerintahan Pak Jokowi (indeks efektivitas birokrasi) naik 24 peringkat," kata Sofyan.

Baca: Viral, Istri Tewas Karena Alat Kelamin Suami Terlalu Besar, Ternyata Ini Cerita Sebenarnya

Meski demikian, indeks efektivitas dari birokrasi pemerintahan di Indonesia masih berada di bawah negara ASEAN lainnya seperti Malaysia dan Thailand. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah tidak cepat puas.

“Kalau di negara asia yang sudah upper midle income rata-rata ASN sudah 73 atau 75. Kita masih 54. Jadi kita harus naikkan agar setara dengan Malaysia dan Thailand,” ujarnya.

TONTON JUGA:

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul KASN: Langkah SBY Angkat Honorer Tanpa Tes Bikin Kualitas PNS Anjlok 

Editor: Rhendi Umar
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved