Wapres JK: Pengawasan Sudah Ketat, Korupsi Tetap Saja Tak Terbendung
Anggaran belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat hingga dua kali lipat.
lihat foto
TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sistem pengawasan berlapis, tapi kasus korupsi terus saja terjadi, tak terbendung.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengaku heran atas jumlah kasus korupsi di Indonesia yang tak habis-habis.
Menurutnya, pengawasan dilakukan baik dari sisi internal oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) maupun eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dijelaskan, dalam 15 tahun terakhir, ada sekitar sembilan menteri yang masuk penjara akibat praktik korupsi. Selain itu, hampir 20 gubernur dan ratusan bupati maupun anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang bernasib serupa.
"Pertanyaannya, kenapa lebih banyak pengawasan tetapi juga orang yang ditangkap dan diperiksa makin banyak? Itu tentu menjadi perhatian kami bahwa begitu banyak yang mengawasi tetapi juga makin banyak yang melakukannya (korupsi)," kata JK di Hotel Bidakara, Jakarta, seperti dilansir CNN, Kamis (21/3).
JK meminta para pengawas untuk meningkatkan kinerjanya. Terlebih, lanjutnya, belanja negara sebagai objek pengawasan sendiri terus bertambah jumlahnya.
Ia menuturkan dalam sepuluh tahun terakhir, anggaran belanja negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat hingga dua kali lipat. Pada 2010, anggaran belanja masih sebesar Rp1.126 triliun. Sedangkan tahun ini, pemerintah mengalokasi belanja negara sebesar Rp2.462,3 triliun. (*)
