Kementerian PUPR Bingung dengan Istilah Naturalisasi Sungai Anies Baswedan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menata 13 sungai yang melintasi Ibu Kota dengan naturalisasi.

Kementerian PUPR Bingung dengan Istilah Naturalisasi Sungai Anies Baswedan
ISTIMEWA
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menata 13 sungai yang melintasi Ibu Kota dengan naturalisasi.

Istilah naturalisasi sungai pertama diungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 7 Februari 2018.

Adapun normalisasi 13 sungai di Jakarta sudah dikerjakan pemerintah pusat lewat Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane ( BBWSCC) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Konsep itu bakal menjadi jawaban atas upaya pengendalian banjir DKI di bawah pemerintahan Anies yang selama ini dipertanyakan.

"Sedang disusun pergubnya, mudah-mudahan akhir bulan ini sudah beres," kata Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan DKI Jakarta Benny Agus Chandra, Minggu (14/1/2019).

Petugas UPK Badan Air menanam eceng gondok di Kali Inlet 3, Sunter, Jakarta Utara, Senin (3/12/2018).
Petugas UPK Badan Air menanam eceng gondok di Kali Inlet 3, Sunter, Jakarta Utara, Senin (3/12/2018).(KOMPAS.com/Ardito Ramadhan D)

Benny mengatakan, pergub itu bakal mengatur bagaimana sungai menjadi elemen utama dalam penataan kawasan.

Sungai yang selama ini dinormalisasi dengan dilebarkan dan dibeton, nantinya akan dilebarkan. Namun, tidak dengan pembebasan tanah per persil atau bidang.

Penataan akan dilakukan per kawasan atau per blok oleh pemilik lahan di sekitarnya.

"Intinya untuk naturalisasi harus menggunakan pendekatan penataan ruang berbasis kawasan, bukan lagi persil," ujar Benny.

Perusahaan swasta dan masyarakat di sekitar sungai bakal diberi insentif jika ikut dalam penataan.

Halaman
1234
Editor: Rhendi Umar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved