Depri Buka Sosialisasi Inventarisasi dan Verifikasi PTKH Untuk Alokasi TORA

Bupati Bolmut Drs Hi Depri Pontoh membuka kegiatan Sosialisasi Invetarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH)

Depri Buka Sosialisasi Inventarisasi dan Verifikasi PTKH Untuk Alokasi TORA
IST
Bupati Bolmut Drs Hi Depri Pontoh 

Depri Buka Sosialisasi Inventarisasi dan Verifikasi PTKH Untuk Alokasi TORA

TRIBUNMANDO.CO.ID,BOROKO- Bupati Bolmut Drs Hi Depri Pontoh membuka kegiatan Sosialisasi Invetarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan (PTKH) untuk alokasi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) di Ruang Rapat Bupati Bolmut, Rabu (20/3/2019).

Bupati Bolmut berharap melalui kegiatan ini dapat memberikan informasi bagaimana mekanisme dan tata cara menginventarisasi penguasaan tanah di Kabupaten Bolmut.

Baca: Pemkot Bitung Luncurkan Tali Kasih, Program untuk Pekerja Sektor Informal

Baca: Ruth Umbase: RUU PKS Mendesak Disahkan

Baca: Usai Psikolog Sebut Kejiwaannya Terganggu,Ini Tanggapan Nikita Mirzani

Lebih lanjut, dijelaskan berdasarkan Peraturan Presiden No. 88 Tahun 2017 tentang PTKH, Pemerintah berupaya melalui kebijakan politik Negara dalam menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan.

Kemudian terbit Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku ketua Tim percepatan penyelesaian PTKH melalui Peraturan No. 3 Tahun 2018 tentang pendoman pelaksanaan tugas Tim Inventarisasi Verifikasi PTKH.

Baca: Lima Peserta Seleksi Paskibraka Kotamobagu Gugur, Ini Alasannya

Hal ini yang mendasari terbitnya Keputusan Gubernur Sulut No. 476 Tahun 2017 tentang pembetukan Tim Inver PTKH Kabupaten/Kota se Sulawesi Utara. Dan yang menjadi dasar kerja Tim ini adalah peta indikatif yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan revisi III Tahun 2018.

Dimana luas tanah yang akan diselesaikan di Kabupaten Bolmut seluas kurang lebih 582,77 hektar yang tersebar dibeberapa Desa.

"Diimbau kepada para peseta untuk dapat menyampaikan kepada masyarakat mengenai hasil sosialisasi ini sehingga kegiatan PTKH dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dan berkeadilan," kata Depri.

Sementara itu, Kepala Dinas Kehutanan Daerah Provinsi Sulut Ir James Hutagaol selaku Ketua PTKH Sulut mengungkapkan banyaknya permasalahan penguasaan tanah dalam kawasan hutan. Sehingga Pemerintah saat ini berpikir bagaimana masyarakat yang kehidupannya sudah bergantung pada lahan yang berada dalam kawasan hutan dapat memperoleh akses yang legal melalui inventarisasi dan verifikasi PTKH untuk alokasi TORA. Selanjutnya, mekanisme dan cara kerja Tim Inver PTKH Provinsi Sulawesi Utara.

Baca: Jangan Sepelakan saat Telinga Sering Berdenging, Waspada Gangguan Pendengaran karena Kondisi Ini!

Baca: Si Anak Hilang Billy Paji Keraf Kembali Berlatih, Persaingan Lini Tengah Persib Bandung Makin Ketat

Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah VI Dr Fernando Sinabutar SHut MSi mengatakan pemerintah akan melakukan pola penyelesaian untuk bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah itu ditunjuk sebagai kawasan hutan.

"Kawasan hutan yang dapat dilakukan penyelesaian PTKH adalah kawasan hutan pada tahap menunjukan hutan (hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi). Contohnya, apabila suatu kawasan hutan ditunjuk Tahun 1991 kemudian ditetapkan Tahun 2014 dan terdapat masyarakat yang menguasai bidang tanah dalam kawasan hutan sejak Tahun 2005, maka penguasaan tersebut dapat diselesaikan dengan Perpres 88 Tahun,2017.

Namun apabila ada permohonan pendaftaran penyelesaian PTKH yang telah dikuasai selama 20 Tahun setelah kawasan hutan dimaksud telah ditetapkan, penyelesaiannya bukan dengan Perpres, melainkan dengan penegakan hukum," tambahnya. (fer)

Penulis: Ferdinand_Ranti
Editor: Chintya Rantung
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved