Pengungsi Banjir Bandang Sentani Jayapura Capai 4.150 Orang, Berikut Penjelasan BNPB

Sutopo Purwo Nugroho menyebut ada 4.150 pengungsi akibat bencana banjir bandang di Sentani, Jayapura, Papua.

Pengungsi Banjir Bandang Sentani Jayapura Capai 4.150 Orang, Berikut Penjelasan BNPB
google
EVAKUASI KORBAN BANJIR - SENTANI, JAYAPURA 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho menyebut ada 4.150 pengungsi akibat bencana banjir bandang di Sentani, Jayapura, Papua.

Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, pengungsi tersebut saat ini tersebar di enam titik.

"Jumlah pengungsi 4.150 orang pengungsi di enam titik pengungsian yakni, 1.450 di Komplek Perumahan Gajah Mada Sentani, 1.000 orang di rumah Dinas Bupati Jayapura, 600 orang di Komplek BTN Bintang Timur Sentani, 700 orang di Sekolah HIS Sentani, 200 orang di Kantor Bupati Jayapura, dan 200 orang di Doyo," katanya saat konferensi pers terkait penanganan bencana banjir bandang di Sentani Jayapura H+1 di Graha BNPB Jakarta Timur pada Minggu (17/3/2019) pukul 16.00 WIB.

Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, jumlah pengungsi tersebut fluktuatif.

"Itu karena ada yang kembali ke rumah untuk melakukan perbaikan. Karena banjir sebagian besar sudah surut," kata Sutopo.

Baca: Data Terbaru, Jumlah Korban Banjir Bandang Sentani Papua Bertambah 63 Orang

Baca: Bayi Bertahan 6 Jam, Akhirnya Selamat dari Banjir Bandang Sentani Jayapura

Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, saat ini fokus utama penanganan bencana di sana adalah evakuasi pencarian dan penyelamatan korban yang dilakukan oleh tim SAR gabungan baik oleh BPBD, TNI, Polri, Basarnas, PMI, SKPD di sana, dan relawan.

"Evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban masih dilakukan di daerah terdampak. Posko didirikan untuk memudahkan koordinasi. Sebagian bantuan disalurkan kepada masyarakat terdampak," kata Sutopo Purwo Nugroho.

Ia mengatakan, masa tanggap darurat pertama ini ditetapkan selama 14 hari terhitung mulai hari ini, Minggu (17/3/2019).

Ia mengatakan, BNPB akan mendampingi Pemda khususnya BPBD Jayapura untuk aktifasi posko.

BNPB juga meminta Kepala Daerah segera menetapkan masa berlaku status tanggap darurat, menetapkan organisasi tanggap darurat sehingga koordinasi antara Kementerian Lembaga, SKPD, relawan, NGO dan sebagainya dapat ditangani lebih baik.

Halaman
12
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved