Pemerintah Kucur Dandes Rp 1 Miliar Per Desa, Pemprov Dorong Kembangkan BUMDes Berbasis Wisata

Pemerintah Kucur Dandes Rp 1 Miliar Per Desa, Pemprov Dorong Kembangkan BUMDes Berbasis Wisata

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - 1.507 Desa di Provinsi Sulut dapat kucuran Dana Desa (Dandes) Rp 1,2 triliun di 2019. Rerata per desa kebagian Rp 1 miliar.

Sekprov Sulut, Edwin Silangen mengatakan, Dandes bisa dikembangkan lewat pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

"Ada 1.507 desa kembangkan BUMDes sesuai potensi desa, kita keroyok sama-sama untuk sukseskan," kata dia keada tribunmanado.co.id, Kamis (7/3/2019)

Saat ini Pemprov Sulut sedang fokus di sektor pariwisata, ini haeusnya jadi peluang desa mengembangkan BUMDes berbasis pariwisata. Banyak desa di Sulut punya potensi pariwisata.

Baca: Dana Desa Sudah 4 Tahun Bergulir, Wagub Dorong Kembangkan BUMDes

Baca: Wagub Sentil Kasus Solar Cell Dana Desa Berujung Proses Hukum

Edwin mencontohkan sebuah BUMDes di Jawa Timur mengembangkan pariwisata.

Punya potensi air panas, maka dikelolalah sebuah kolam permandian air panas, bahkan disiapkan alat selam sederhana bagi pengunjung yang ingin foto di dalam air yang ada ikan-ikan

"Kunjungan meningkat terus. Bahkan aset bisa dikatakan kelas BUMD padaal Bumdes, pendapatannya luar biasa," kata Sekprov.

Tak serta merta punya potensi bisa langsung berhasil, harus ada upaya dan penguatan

Misalnya penguatan daya saing dari poduk dihasilkan, layanan jasa, dan Sumber Daya Manusianya

"Pengelolannta profesional dn jangan banuak intervensi daei desa, kalau demikian khawatir BUMDes tak optimal," kata dia.

Pariwisata pun bukan satu-satunya bidang usaha BUMDes yang bisa digeluti, usaha sembako juga berpotensi

Saat ini pemerintah menerapkan bantuan non tunai untuk penerima manfaat Program Keluaega Harapan. Bantuan diperoleh hanya dengan memegang kartu.

Kata Sekprov, BUMDes bisa masuk si lini usaha sembako dengan memenuhi pasokan kebutuhan program bantuan soaial ini

"Miaalnya kebutuhan beras dan telue biaa beli di BUMDes," kata dia.

Ada lagi usaha bahan bakar, elpiji misalnya dengan membangun pangkalan

"Pokoknya sepanjang legal sesui ketentuan manfaatkan itu, butuh perizinan kita keroyok, pemerintah bantu," ungkap dia. (ryo)