Pemkot Tomohon Gelar Rakor Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2019

LPPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggara pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.

Pemkot Tomohon Gelar Rakor Penyusunan LPPD Tahun Anggaran 2019
ISTIMEWA
Rapat koordinasi penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) di Grand Master Resort Tomohon sejak Senin hingga Rabu, 4-6 Maret 2019. 

Laporan Wartawan Tribun Manado David Manewus

TRIBUNMANADO.CO.ID, TOMOHON - Pemerintah Kota Tomohon menggelar rapat koordinasi (rakor) Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD). Kegiatan dilaksanakan di Grand Master Resort Tomohon sejak Senin hingga Rabu, 4-6 Maret 2019.

Kegiatan dibuka Sekretaris Daerah Kota Tomohon Ir Harold V Lolowang MSc yang mewakili Wali Kota Tomohon.

Lolowang juga memberikan materi "Strategi Pemerintah Kota Tomohon dalam meningkatkan koordinasi pengumpulan data LPPD Kota Tomohon".

Acara dihadiri oleh narasumber Kasubit Evaluasi Kinerja Wilayah 1 Direktorat EKPKD Ditjen Otda Kemendagri Drs Faebuadodo Hia MSi, Analis Kinerja Pemda Wilayah 1B Direktorat EKPKD Ditjen Otda Kemendagri Bhram Ario Adhi SH, Asisten Kesejahteraan Rakyat Drs ODS Mandagi, Kepala Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Kota Tomohon Klaudius Kalesaran SH.

Peserta kegiatan terdiri dari para kepala perangkat daerah dan kepala bagian jajaran Pemkot Tomohon, serta pegawai yang ditugaskan menyusun data LPPD dari masing-masing perangkat daerah/bagian.

Wali Kota Tomohon Jimmy Eman dalam sambutan yang dibacakan Lolowang mengatakan, sebagaimana diamanatkan dalam pasal 69 dan 70 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah mempunyai kewajiban menyampaikan LPPD kepada pemerintah selambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"LPPD digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggara pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. LPPD merupakan salah satu indikator evaluasi pemerintah pusat akan jalannya roda pemerintahan yg ada baik di tingkat provinsi, kabupaten maupun kota," ujarnya.

Hasil evaluasi terhadap LPPD tahun 2018, katanya, juga dapat memengaruhi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2018.

Pada LPPD Kota Tomohon tahun 2017 yang disampaikan pada Maret 2018, Pemkot Tomohon berhasil meraih prestasi di mana dari 97 kota se-Indonesia, Kota Tomohon mendapatkan nilai sangat tinggi dari Kementerian Dalam Negeri RI yakni dengan skor nilai 3002. (*)

Penulis: David_Manewus
Editor: maximus conterius
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved