Breaking News:

KPK Rampas Aset Tidak Laku Akil Mochtar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyerahterimakan barang rampasan dari terpidana korupsi

Penulis: Tim Tribun Manado | Editor: Lodie_Tombeg
Tribunnews.com
Komisioner KPK 

TRIBUNMANADO.CO.ID, PONTIANAK - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menyerahterimakan barang rampasan dari terpidana korupsi, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) M Akil Mochtar. Sebidang tanah dan bangunan yang tidak laku dijual, terletak di Jalan Karya Baru Pontianak, Kalimantan Barat bernilai sekitar Rp 764,5 juta.

Fisik aset tersebut diserahkan kepada negara, sebab saat dijual melalui lelang, tidak ada peminat. Penyerahan aset Akil Mochtar dilakukan KPK kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan Barat (Kanwil DJKN Kalbar) untuk selanjutnya dimanfaatkan sebagai fasilitas negara. Kegiatan dilangsungkan di Aula Kanwil DJKN Kalbar, Jalan Sutoyo, Selasa (5/3).

Bangunan milik M Akil Mochtar yang dirampas oleh KPK bernilai sekitar Rp 764,5 juta. "Bangunan ini tidak laku saat dilakulan lelang, sehingga diambil langkah untuk diserahkan pada DJKN Kalbar untuk dimanfaatkan," ujar Deputi Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Brigjen Pol Firli yang datang langsung di Pontianak dalam rangka serah terima aset  rampasan dari harta kekayaan M Akil Mochtar.

Harta  Akil Mochtar yang dirampas tersebut berupa sebuah bangunan rumah yang berada di Jalan Karya Baru, Nomor 2, Kelurahan Parit Tokaya. Luas tanah 305 meter persegi dan luas bangunan 333 meter persegi dan diperkirikan harganya Rp 764,5 juta.

Komisi Pemberantasan Korupsi, melalui penetapan status penggunaan (PSP) menyerahkan aset tersebut  kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pontianak. "Perlu saya sampaikan penyerahan hasil rampasan perkara korupsi ini sudah sesuai dengan mekanisme berdasarkan peraturan Mentri Keuangan Tahun 2018 terkait penggunaan status barang negara," ucap Firli, mantan Kapolda NTB.

"Hari ini, KPK yang diwakili oleh Firli, Deputi Bidang Penindakan KPK, telah menyerahkan satu unit tanah dan bangunan di Parit Tokaya, Pontianak yang merupakan barang rampasan dari perkara Akil Mochtar, mantan Ketua MK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam keterangan tertulis, kemarin.

KPK kembali menekankan penegakan hukum dalam kasus korupsi juga harus memerhatikan upaya pemulihan aset negara. "KPK juga serius memperhatikan asset recovery untuk mengoptimalkan pengembalian aset ke negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap," kata Febri.

Saat ditanya, mengenai kasus korupsi di Kalbar, Brigjen Pol Firli menjelaskan  apakah Kalbar ini disebut zonan merah, kuning dan hijau, yang tahu sebetulnya adalah ruang lingkup pencegahan dan ia  yakin gubernurnya sudah tahu apakah daerah rawan dan rentan terhadap korupsi.

Setiap kepala daerah tentu mempunyai keinginanan membebaskan daerahnya dari korupsi. Pasti didalam misinya ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN. "Saya ingat betul, lima bulan lalu, gubernur Kalbar saat ini, mendatangi KPK dan bertemu kami.  Dia menyatakan komitmen bahwa tidak akan terjadi korupsi di pemerintahannya," tegasnya.

Namun ia enggan memberikan keterangan lebih lanjut saat ditanya adanya pejabat Pemprov Kalbar yang diperiksa KPK, ia sampaikan KPK akan menjalankan sesuai dengan prosedur yang ada.

Halaman
1234
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved