Menteri LHK: Hutan Adat Sejarah Baru Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia

Siti Nurbaya Bakar menegaskan, pengakuan Hutan Adat merupakan pengakuan Negara kepada hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat.

Menteri LHK: Hutan Adat Sejarah Baru Dalam Pengelolaan Hutan di Indonesia
Tribun Manado/ANDREAS RUAUW
MENTERI LHK 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menegaskan, pengakuan Hutan Adat merupakan pengakuan Negara kepada hak-hak tradisional Masyarakat Hukum Adat.

Pengakuan tersebut juga berarti pengakuan kepada nilai-nilai asli dan jati diri asli bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya pengakuan secara resmi hutan adat ditegaskan oleh Presiden Jokowi pada 30 Desember 2016.

Menteri Siti menegaskan tentang kecintaan Presiden Jokowi kepada rakyat di pelosok-pelosok ; serta penegasan Presiden Jokowi untuk kebijakan Pemeirntah yang berpihak kepada rakyat, yang sangat jelas aktualisasi pada pembangunan sektor kehutanan dan lingkungan.

“Hutan Adat, merupakan sejarah baru dalam pengelolaan hutan di Indonesia dengan semangat perlindungan dan penjagaan hutan di atas wilayah adat,” kata Menteri Siti Nurbaya ketika memberi sambutan pada acara Pertemuan Masyarakat Hukum Adat di Riung Gede Sabaki, Banten, Minggu (3/3/2019).

Pertemuan Masyarakat Adat ini digelar selama tiga hari sejak Jumat-Minggu (1 -3 Maret). Dalam pertemuan ini hadir sekitar 700 kelompok adat dari wilayah adat Banten Kidul dalam 4 wilayah administratif di Provinsi Banten dan Provinsi Jabar, yaitu di kabupaten Lebak, Pandeglang, Sukabumi dan Bogor.

Baca: Ini Keterangan Pihak Hotel Menara Peninsula Tempat Andi Arief Ditangkap

Baca: Jokowi-Maaruf Rajai Hasil Survei , Olly Dondokambey: Masyarakat Percaya Jokowi

Menteri Siti mengatakan, penyerahan hutan adat telah dilakukan sejak tahun 2016, 2017 dan 2018 di Istana Negara.

Hutan Adat yang telah ditetapkan dan dicadangkan seluas keseluruhan ± 22.831 hektar yang terdiri dari penetapan/pencantuman hutan adat (34 unit seluas keseluruhan ± 17.659 ha) dan Pencadangan Hutan Adat (1 unit) seluas ± 5.172 ha.

Selain itu juga penetapan hitan adat untuk Suku Anak Dalam atau SAD di kabupten Sarolangun Jambi selus lk 5000 ha dan penyerahan kebun karet produktif dari swasta seluas 114 hektar bagi SAD.

Dikemukakan Menteri LHK, areal Hutan adat yang telah diserahkan keputusannya oleh Presiden Jokow, tersebar di wilayah Provinsi Jambi (21 unit), Sulawesi Selatan (3 unit), Sulawesi Tengah (2 Unit), Banten (1 unit), Provinsi Kalimantan Barat (4 Unit), Kalimantan Timur (1 Unit), Jawa Barat (1 Unit) dan Sumatera Selatan (1 unit).

Adapun Pencadangan Hutan Adat berada di Kab. Humbang Hasundutan – Sumatera Utara. Yang terakhir ini sedang dalam penyelesaian administrasi akhir untuk penetapan hutan adat bagi masyakarat adat Padumaan Sipituhuta setelah lahirnya Perda kabupten Humbang Hasindutan baru-baru ini.

Halaman
12
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved