Gubernur Sulut Tegaskan Tambang Emas Milik Orang Bolmong

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengatakan asal sesuai prosedur, pemerintah bersedia melegalkan

Gubernur Sulut Tegaskan Tambang Emas Milik Orang Bolmong
Tribun manado / Ryo Noor
Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO  Tambang ilegal di Bakan, Lolayan, Kabupaten Bolmong kembali memakan korban jiwa. Korban terus berjatuhan, ada desakan tmbang Bakan teeseburbdilegalkan menjadi tambang rakyatUrusan perizinan tambang sudah dialihkan kewenangan ke Provinsi.

Gubernur Sulut, Olly Dondokambey mengatakan asal sesuai prosedur, pemerintah bersedia melegalkan. "Asal sesuai prosedur kita keluarkan izin," ujar Gubernur kepada Tribunmanado.co.id, Sabtu (02/03/2019).

 Ia menegaskan sikap, memang pemerintah berkomitmen tambang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat. "Tambang di Bolmong itu milik masyarakat bolmong, bukan orang dari Jakarta," kata dia.

 Sebelumnya muncul desakan dari sejumlah Anggota DPRD Sulut, pemerintah mencari solusi tambang ilegal di Bakan, apalagi sudah jatuh korban jiwa.

Baca: Cerita Kifly, Keluarga Korban Longsor di Lubang Tambang Bakan: Mayat Menumpuk, tak Ada Suara Lagi

Hanafi Sako, Legislator asal Bolmong menyampaikan musibah ini sangat disesalkan. Ia mengucapkan terima kasih bafi pihak yang mengambil bagian dalam penyelematan korban.

 Ia mengungkit soal ranperda pertambangan yang sedang digodok DPRD. "Kami dengar Ranperda 2019 membahas ESDM minerba, dalam waktu dekat bisa selesai, penambang rakyat akan terlindungi dengan diterbitkan perda ini," kata dia.  

 Meiva Salindeho, Anggota Fraksi Golkar pun menegaskan, jika ranperda soal tambang ini menjawab masalah di lapangan

 "Perda baru ini diharapkan memperhatikan masalah ini (tambang rakyat)," ujar dia. 

Baca: Alat Berat Terus Buka Akses ke Kawasan Tambang Bakan yang Longsor

 Jems tuuk Legislator PDIP mengatakan, daerah di Bakan yanf metengut nyawa para penambang ini ibarat wilayah bertuan, tidak ada yang mengatur  UU nomor 4 pertambangan mineral dan batu bara diatur jelas. "UU memberi kewenangan menata pertambangan rakyat, tapi tidak dilaksanakan dengan baik," kata dia.

 Ia mengatakan, operasi menuadakan tambang ini tidak bijaksana. Sejak 1988 mungkin sudah ratusan kali operasi menertibkan tambang, tapi tidak menyelesaikan masalah."Pemerintah harus masuk menata menciptakan regulasi pertambangan di Sulut," kata dia.

Ini menyangkut nasib sekitar 90.000 penambang di Sulut. (ryo)

Berita Populer: Viral Video Hubungan Intim Siswi SMP, Dikirim ke Ibu Mantan Pacar dan Pihak Sekolah

Penulis: Ryo_Noor
Editor: Herviansyah
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved