Pasca-Longsor di Tambang Bakan, Pemkab Bolmong Dorong Penambang Buat Surat ke Gubernur Sulut

Pemerintah Kabupaten Bolmong bersama pihak kepolisian terus melakukan imbauan dan sosialisasi bagi para penambang terkait lokasi yang tidak aman

Pasca-Longsor di Tambang Bakan, Pemkab Bolmong Dorong Penambang Buat Surat ke Gubernur Sulut
Tribun manado / Maickel karundeng
Bupati Yasti Tinjau Tambang Bakan 

Pasca-Longsor di Tambang Bakan, Pemkab Bolmong Dorong Penambang Buat Surat ke Gubernur Sulut

TRIBUNMANADO.CO.ID, LOLAK - Pemerintah Kabupaten Bolmong bersama pihak kepolisian terus melakukan imbauan dan sosialisasi bagi para penambang terkait lokasi yang berbahaya dan tidak aman.

"Kegiatan pertambangan tradisional dan ilegal sangat berbahaya dan tidak memiliki pengalaman di bidang pertambangan," ucap Bupati Yasti Soepredjo Mokoagow, Kamis (28/02/2019.

Pemerintah daerah sudah beberapa kali memberikan solusi yaitu mengajak masyarakat agar mengajukan permohonan kepada Gubernur Sulut agar ditetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Baca: Kisah Rusdi Tulong, Korban Longsor di Lubang Tambang Bakan Selama 21 Jam: Saya Terus Berzikir

Baca: Tedy Mokodompit Dievakuasi dari Tambang Bakan, Kakinya Harus Diamputasi, Sayang Tak Mampu Bertahan

Baca: Evakuasi Korban Tertimpa Longsor di Tambang Bakan Dilanjutkan Besok Hari

Nantinya saat sudah ada pertambangan rakyat, maka masyarakat bisa mengusulkan ada izin pertambangan rakyat seperti koperasi, perorangan, atau kelompok masyarakat yang memiliki persyaratan.

Tim gabungan mengevakuasi Tedy Mokodompit dari lubang tambang di Bakan, Lolayan, Bolmong, Kamis (28/2/2019). Tedy tak dapat bertahan karena luka yang diderita.
Tim gabungan mengevakuasi Tedy Mokodompit dari lubang tambang di Bakan, Lolayan, Bolmong, Kamis (28/2/2019). Tedy tak dapat bertahan karena luka yang diderita. (Tribun Manado)

"Saya beberapa kali menyampaikan kepada masyarakat kalau mereka tidak bisa membuat surat yang baik kepada Gubernur meminta pertambangan rakyat, maka Pemda Bolmong akan membantu, mempermudah warga yang berprofesi sebagai penambang," jelasnya.

Apabila sudah ada izin pertambangan rakyat, maka akan diawasi pemerintah daerah sampai pemerintah pusat untuk nantinya akan dibekali pengetahuan bagaimana menambang secara aman.

Tindak lanjut saat ini ialah terus bekerja sama dengan pihak kepolisian, sebab yang mengawasi adalah Inspektur Tambang kewenangan pemerintah oleh Kementerian ESDM.

"Dalam lokasi kontrak karya Pemerintah dengan PT JRBM, kalau ada aktivitas warga secara ilegal itu adalah kewenangan polisi melakukan penyidikan sebab sudah melanggar," tutup Bupati Yasti. (Kel)

Penulis: Maickel_Karundeng
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved