Mendagri Tak Akan Melanjutkan Putusan Bawaslu soal Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah

Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemendagri sudah melakukan telaah terhadap deklarasi dukungan Pilpres 2019 dari Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah

Mendagri Tak Akan Melanjutkan Putusan Bawaslu soal Ganjar Pranowo dan 31 Kepala Daerah
tribunnews
Ganjar Pranowo 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemendagri sudah melakukan telaah terhadap deklarasi dukungan Pilpres 2019 dari Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan 31 kepala daerah lain di Jawa Tengah.

Para kepala daerah ini dinyatakan melanggar netralitas oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah terkait dukungan kepada pasangan nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Namun setelah dilakukan kajian, kata Tjahjo, Kemendagri menyatakan tidak ada aturan yang dilanggar dalam deklarasi tersebut.

 
"Semua sudah mengikuti proses perizinan kepada panwas setempat. Juga mengajukan izin cuti, tidak menggunakan fasilitas atau keuangan daerah," kata Tjahjo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/2). "Secara UU, secara proses, secara prosedur semua clear," tambah Tjahjo.

Baca: Masjid Camii Jadi Lokasi Akad Nikah Syahrini dan Reino Barack

Baca: MenpanRB Sebut Korpri akan Menuju Organisasi Profesi yang Profesional dan Mandiri

Terkait putusan Bawaslu Jateng yang menyebut Ganjar dan 31 kepala daerah di Jateng melanggar aturan terkait netralitas, Tjahjo mengatakan, hingga kemarin belum menerima surat dari Bawaslu Jateng.

Namun, ia memastikan bahwa Kemendagri tidak akan menindaklanjuti putusan Bawaslu Jateng itu.

Selain menilai bahwa deklarasi Ganjar dan kepala daerah lain tak melanggar aturan, Tjahjo juga menyebut bahwa Kemendagri tak punya wewenang untuk memanggil kepala daerah. "Tidak ada (langkah lanjutan) menurut kami, semua clear kok," ucap Tjahjo.

Politisi PDI-P ini mengatakan, keputusan ini bukan karena membela Ganjar sebagai rekan separtai. Menurut dia, ada juga kepala daerah dari kubu oposisi yang melakukan kampanye.

Namun, Kemendagri tak mempermasalahkan hal itu selama dilakukan sesuai prosedur yang berlaku.

"Bukannya kami membela, semua sama. Termasuk Pak Anies juga sama, dia sudah mengajukan izin dulu, clear saya kira," ujar Tjahjo.

Halaman
123
Editor: Rhendi Umar
Sumber: Tribun Jateng
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved