Dana Kelurahan Segara Dikucurkan, Kejati Sulut Peringatkan Pidana Korupsi

Kejati Sulut memperingatkan jajaran pemerintahan hingga di tingkat kelurahan/desa agar menghindari tindak pidana korupsi terhadap uang negara.

Dana Kelurahan Segara Dikucurkan, Kejati Sulut Peringatkan Pidana Korupsi
ISTIMEWA
Jajaran Kejaksaan Tinggi Sulut diabadikan bersama perangkat Pemerintah Kecamatan Malalayang dan kelurahan di Malalayang seusai kegiatan penyuluhan hukum, Selasa (26/2/2019). 

Laporan Wartawan Tribun Manado Finneke Wolajan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara memperingatkan seluruh aparat pemerintah soal pengelolaan keuangan negara.

Pengelolaan uang negara bahkan sudah lama menyentuh unit terkecil seperti desa melalui dana desa.

Selanjutnya, pemerintah akan segera mengucurkan dana kelurahan.

"Di tahun 2019 pemerintah akan mengucurkan dana kelurahan sebesar Rp 3 triliun yang dialokasikan kepada 8.122 kelurahan di Indonesia, termasuk kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Manado," ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut Yoni E Mallaka pada penyuluhan hukum di Kantor Camat Malalayang, Manado, Selasa (26/2/2019).

Oleh karena itu Mallaka meminta agar dalam pengelolaan dana kelurahan agar dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengelola keuangan juga harus mematuhi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi.

BERITA POPULER:

Baca: 3 Emak-emak Sebar Kampanye Jika Jokowi Terpilih, Tak Ada Lagi Azan Jadi Tersangka

Baca: Listrik Akan Padam di Lokasi Ini untuk Tomohon, Tondano, Kawangkoan, Ada Pemeliharaan Jaringan

Baca: PSI: Konsep Wisata Halal Sandi di Bali Provokatif dan Tidak Menghormati Masyarakat Bali

Satu di antara upaya bantuan bagi pemerintah desa dan kelurahan untuk menghindari penyelewengan uang negara adalah kehadiran Tim Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah (TP4D).

Mallaka menerangkan bahwa salah satu tugas dari TP4D adalah mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan pembangunan melalui upaya preventif atau pencegahan dan persuasif.

Ia menyarankan, jika ada instansi pemerintah, termasuk di dalamnya pemerintah kecamatan, BUMN maupun BUMD yang melaksanakan suatu proyek pembangunan ada keragu-raguan, dapat meminta pengawalan dari TP4D Kejati Sulut maupun TP4D Kejari Manado.

"Contohnya untuk pengelolaan dana desa di seluruh desa yang ada di Kabupaten Minahasa telah dilakukan pengawalan dan pengamanan oleh TP4D Kejari Minahasa," ujarnya. (*)

TONTON JUGA:

Penulis: Finneke Wolajan
Editor: maximus conterius
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved