Breaking News:

Sulut Sempat Gelap usai Penyegelan Kapal Listrik: PLN-Bea Cukai Carikan Solusi

Pemadaman listrik kembali terjadi di Sulawesi Utara dan Gorontalo, Minggu (24/2/2019) pukul 00.00 Wita. PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Suluttenggo

antara
Seorang anak di Gorontalo terpaksa belajar menggunakan penerangan lilin lantaran listrik padam pada Januari 2019 lalu. 

Jalan terbaik adalah negosiasi untuk mendapatkan solusi bersama tanpa ada kerugian baik PLN maupun masyarakat dan ekonomi di Sulut. Pemadaman listrik dampak ekonominya cukup besar. Karena sangat berkaitan dengan aktivitas perekonomian masyarakat. 

Izin Impor Jatuh Tempo

Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Manado, Nyoman Adhi Suryadnyana mengungkapkan, penyegelan kapal genset MVPP Zeynep Sultan karena izin impor sementara kapal tersebut kedaluwarsa.

Berbicara kepada tribunmanado.co.id via telepon, ia jelaskan, sebelumnya pihaknya sudah beberapa kali mengingatkan Kar Powership Indonesia selaku pemilik kapal dan PT PLN yang menjalani kerja sama 'business to business' penyediaan listrik. Awalnya pada 2 September 2018, lima bulan sebelum jatuh tempo izin impor berakhir.

"Kami undang mereka dan sampaikan, izin hampir habis dan mereka mengiyakan segera mengurusnya," ujar Nyoman, Minggu (24/2/2019) petang.
Namun hingga sebulan jelang jatuh tempo, belum ada tanda-tanda dari Kar Powership Indonesia untuk mengurus perpanjangan ataupun mendefinisikan izin impor.

"Sebulan sebelum, dua minggu dan seminggu sebelum 23 Februari sudah kami ingatkan. Hingga hari ‘H’ kemarin, mereka kebingungan, minta dispensasi kami tolak karena ini aturan" ujarnya.

Katanya, amanat UU nomor 17 tahun 1996 tentang Kepabeanan dan Cukai, izin impor sementara maksimal tiga tahun. Dasar dari penyegelan itu, kata Nyoman, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178 tahun 2017 dan Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 02 tahun 2018 tentang Penyelesaian Impor Sementara. "Aturannya, izin impor yang telah jatuh tempo atau kedaluwarsa, harus disegel. Tujuan kita agar semua bisa ikut aturan di Indonesia," katanya.

Ia menjelaskan, ada dua pilihan bagi Kar Powership terkait izin impor tersebut. Pertama memperpanjang izin impor. "Kapal harus re-ekspor dulu dari wilayah Kepabeanan Indonesia lalu balik lagi jika izinnya diperpanjang," katanya.
Kedua, mendefinisikan izin. Dimana, Kar Powership perlu mengantongi sejumlah dokumen penting. Misalnya, izin dari Kemendag, Surat Rekomendasi

Barang Bekas dari Kemendag, izin dari Kementerian BUMN dan Surat Keterangan Bebas Pajak dari Dirjen Pajak.
Kata Nyoman, syarat-syarat itu sedang dipenuhi Kar Powership dan PLN. "Cepat atau lambat, tergantung dari mereka. Kami hanya menegakkan aturan dan itu sudah kami jelaskan ke Pak Gubernur, kronologinya dan lain-lain," ujarnya. (ndo/dma/art)

Penulis: Tim Tribun Manado
Editor: Lodie_Tombeg
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved