Walikota Surakarta Siap Ditegur Mendagri, karena Deklarasikan Capres Jokowi-Maruf

Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo,siap jika nantinya ditegur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal deklarasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf

Walikota Surakarta Siap Ditegur Mendagri, karena Deklarasikan Capres Jokowi-Maruf
reuters
Jokowi-Maruf 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudyatmo, mengatakan siap jika nantinya ditegur Menteri Dalam Negeri (Mendagri) soal keterlibatannya dalam deklarasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Hotel Alila Solo, Jawa Tengah pada 26 Januari 2019 lalu.

Bahkan, dirinya pun siap menerima konsekuensi apapun termasuk jika kemungkinan dicopot jabatannya sebagai wali kota Surakarta karena melanggar aturan.

Seperti diketahui, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah telah memutuskan bahwa deklarasi pemenangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf Amin yang diprakarsai Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan dihadiri 31 kepala daerah itu melanggar aturan.

Baca: Ini Kriteria yang Harus Dipenuhi Calon Suami Syahrini, jika Ingin Benar-benar Menikah

Baca: Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala AFF U-22, Tonton Live Streaming RCTI Sedang Berlangsung

Melanggar aturan yang dimaksudkan bukan kampanye, melainkan netralitas sebagai kepala daerah sebagaimana diatur Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo
Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo (Tribunwow)

Bawaslu Jateng juga telah menyerahkan penanganan pelanggaran netralitas yang dilakukan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan 31 kepala daerah kepada Kemendagri.

"Silakan ditegur, kita siap. Dipecat pun kita siap," kata Rudy seusai menghadiri Haul ke-9 Gus Dur di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, Sabtu (23/2/2019) malam.

Meski jabatan wali kota melekat dalam dirinya, Rudy mengatakan, dirinya punya hak untuk ikut berkampanye memenangkan pasangan capres dan cawapres nomor urut 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Sebab, dirinya merupakan Ketua DPC PDI-P Kota Surakarta.

"Saya ketua partai ditugasi menjadi wali kota. Jadi tidak boleh saya netral. Saya tidak akan netral, saya tetap membantu Jokowi. Wong dia petugas partai (PDI-P) yang mengusung dan didukung oleh koalisi, kok," tandasnya.

Baca: Jumlah UKM di Boltim Ketambahan 339 Usaha, Pemkab Terus Dorong Masyarakat Buka Usaha

Baca: Bawaslu Putuskan, Deklarasi Ganjar dan 31 Kepala Daerah untuk Jokowi-Maruf, Langgar Aturan

Rudy mengatakan dirinya menghadiri deklarasi pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai petugas partai.

Di samping itu acara deklarasi pemenangan tersebut juga diselenggarakan pada hari libur.

"Boleh (kepala daerah) berkampanye. Karena dalam aturan tidak ada di situ. Adanya etika. Etika tidak ada di Bawaslu," jelasnya.

Lebih jauh, Rudy mengaku belum menerima surat pemberitahuan terkait pelanggaran netralitas dari Bawaslu Jateng.

"Belum terima (surat pemberitahuan). Saya diperiksa (Bawaslu) sudah. Tapi kalau disuruh netral tidak mungkin, karena saya petugas partai," tandasnya.(K136-17)

Artikel ini telah tayang di Tribunwow.com dengan link http://wow.tribunnews.com/2019/02/24/deklarasi-kepala-daerah-melanggar-aturan-fx-hadi-rudyatmo-siap-ditegur-hingga-dipecat-demi-jokowi.

Editor: Rhendi Umar
Sumber: TribunWow.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved