Poltracking: PDIP Juara di Sulut, Kepuasan Publik Tinggi, Begini Reaksi Olly

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO – Hasil survei lembaga survei Poltracking Indonesia membeberkan 76,9 persen publik puas dengan kinerja Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw.

Gubernur Olly mengungkapkan, sebenarnya pertanyaan kinerjanya ini harus ditujukan ke masyarakat. "Bukan saya yang suruh loh. Saya juga tidak tahu ada survei," kata dia kepada tribunmanado.co.id di Aula Pengadilan Tinggi Manado usai pencanangan Zona Integritas, Selasa (19/2/2019).

Hasil itu sudah beredar, ia juga sudah membaca. "Sebagai Gubernur di usia 3 tahun ODSK memimpin Sulut, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang memberi apresiasi apa yang kami sudah lakukan," kata mantan Anggota DPR RI.

Selama 3 tahun memimpin, Olly bertekad makin maksimal lagi dalam bekerja di sisa periode ini. "Mudah-mudahan kita terus pertahankan," kata dia.
Lembaga survei Poltracking merilis hasil survei (lihat grafis). "Tingkat kepuasan itu dihasilkan dari menjumlahkan responden yang menjawab puas dan sangat puas," kata Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia Hanta Yuda di Jakarta, Senin (18/2/2019) malam.

Hanta mengatakan, survei Poltracking ini merupakan pemaparan terbaru terkait evaluasi kinerja Pemprov Sulut.
Menurut Hanta, hasil survei juga mengungkap kepuasan publik di beberapa bidang.

Tingkat kepuasan paling tinggi ada pada terjangkaunya harga kebutuhan pokok, biaya kesehatan dan biaya pendidikan dasar-menengah (SD, SMP, SMA) serta kemudahan sarana transportasi, dan mencari lapangan kerja.

Wagub Steven mengungkapkan, hasil itu ibaratnya menjadi cemeti bagi pemerintahan ODSK. "Hasil survei ini justru jadi pemicu bagi kami untuk berbuat lebih baik lagi," ujar mantan Ketua DPRD Sulut ini.

Masih ada 2 tahun lagi untuk memacu kinerja supaya hasilnya dirasakan masyarakat.
Ketua DPRD Sulut, Andrei Angouw berpendapat, hasil survei itu sebagai refleksi masyarakat. "Ternyata refleksi itu tanggapannya bagus dan positif," kata dia.

Hasil yang ada tak datang sendirinya, tapi ada kerja yang dinilai baik oleh publik dituangkan dalam tanggapan di survei. "Dan hasilnya memang begitu (76,9 persen) kepuasan masyarakat," ujar dia.

Ia memberi apresiasi atas kinerja ODSK yang direfleksikan lewat hasil survei. Selanjutnya ini kata Andrei makin memacu kerja ODSK.
"Kami terpacu lagi, ada pekerjaan belum selesai, diselesaikan, misalnya infrastruktur, kalau berhasil maka persepsi masyaralat akan lebih baik lagi," ungkap caleg PDIP ke DPRD Sulut ini.

Anggota DPRD Sulut, Rocky Wowor mengatakan, hasil survei itu sangat wajar. "Pembangunan Sulut saat ini tak bisa dipungkiri kita rasakan bersama, hasilnya ada, capaiannya jelas," kata politisi PDIP ini kepada tribunmanado.co.id, Selasa (19/2/2019).

Kepuasan publik ini tak lepas dari kolaborasi pemerintah pusat, dan pemerintah daerah, dan PDIP merupakan partai yang mengusung Joko Widodo kemudian ODSK di Sulut.

"PDIP partai pendukung pemerintah, kemudian pemerintah Sulut ternyata berkolaborasi. Sejalan dalam pembangunan, kalau pusat lurus maka di daerah jalan lurus, kalau pusat belok, daerah juga belok," ujar dia.

Ia mencontohkan kolaborasi pembangunan pusat dan daerah, Jalan Tol Manado-Bitung, Bendungan Kuwil, dan Bendungan Lolak. "Jadi visi misi ODSK sejalan dengan visi misi Jokowi," kata caleg nomor urut 1 DPRD Sulut dari Daerah Pemilihan (Dapil) Bolmong raya ini. Pemerintah fokusnya bagaimana menyejahterakan rakyat. "Caranya seperti slogan Pak Jokowi, kerja, kerja, kerja," ujar dia.

Pengamat politik dan pemerintahan dari Universitas Sam Ratulangi, Dr Ferry Linado mengatakan, kepuasan kinerja diperoleh berdasarkan sejumlah indikator seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan lapangan kerja.

"Bidang ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Olly dinilai puas oleh masyarakat," kata dia kepada tribunmanado.co.id, Selasa (19/2/2019).
Kemungkinan penyebab adalah pertama, soliditas Olly degan pasangannya Steven sebagai wakil sangat bagus.

"Inti dari pembangunan daerah itu terletak pada pimpinan daerah. Jika pemimpin mereka konflik maka semua perencanaan yang dibangun atas dasar visi misi keduanya akan kabur dan tidak berarti," ujarnya.

Komunikasi politik antara gubernur dengan DPRD terbangun sangat bagus. "Pengalaman di daerah lain, karena komunikasi politiknya buruk, banyak kebijakakan kepala daerah yang disodorkan ke DPRD untuk persetujuan kerap mengalami hambatan," ujar dosen di Fakultas Ilmu Politik ini.

Kemudian penggruh Olly dalam mempengaruhi kebijakan negara sangat dominan. Presiden berasal dari PDIP sehingga banyak usulan dari daerah ini dipertimbangkan menjadi kebijakan nasional. Jejaring politiknya sangat bagus dan bersahabat dekat dengan sejumlah menteri.

"Wajar jika banyak bantuan yang mengalir ke daerah ini sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat," ungkap dia.
Tantangan Olly adalah belum semua daerah kabupaten kota saling bersinergi dalam sebuah kebijakan sehingga muncul ego wilayah yang sangat kuat.

Perbedaan asal usul partai politik kepala daerah menyebabkan kebijakan tidak singkron. Kasus Bank SulutGo misalnya.
Tantangan lainnya adalah belum semua pimpinan perangkat daerah bekerja secara profesional. Pengawasan yang lemah menjadi penyebab koordinasi antarpemerintah daerah belum berjalan baik.

Program masing-masing pemerintah daerah kerap tumpang tindih. Program yang diajukan sebagian bukan untuk kepentingan publik tapi sebagai sarana untuk mendapatkan fee proyek, sarana serapan anggaran sebagai indikator penilaian atasan atau kesempatan memanfatakan SPPD untuk pemasukan tambahan.

Banyak program yang sifatnya mubazir. Uanganya habis terpakai, ada LPJ-nya tapi rakyat tidak merasakan apa-apa terhadap program itu. 

Elektabilitas Partai Politik di Sulut Sesuai Hasil Survei Poltracking

PDIP - 42,3 persen

Golkar - 9,3 persen

Nasdem - 5,9 persen

Gerindra - 5,6 persen

PKS - 1,7 persen

PPP - 1,6 persen

Demokrat - 1,4 persen

PAN - 1,2 persen

PKB - 1,1 persen

Hanura - 0,5 persen

PSI - 0,3 persen

Perindo - 0,2 persen

PKPI - 0,2 persen

PBB - 0,1 persen

Garuda - 0,1 persen

Berkarya - 0,0 persen

Tidak menjawab/Tidak tahu - 27,6 persen

Incar 4 Kursi DPR RI

Hasil survei lembaga Poltracking Indonesia menempatkan PDIP sebagai partai pemenang di Sulut.
Elektabilitas PDIP 43,2 persen.

Hasil ini menempatkan PDIP jauh dari lawan-lawannya, bahkan Golkar meski menempati urutan kedua elektabilitasnya hanya 9,3 persen, dan Nasdem di urutan ketiga 5,9 persen (lihat grafis).

Hasil perhitungan ini menempatkan PDIP diprediksi sebagai juara pemiku 2019 dapil Sulut dengan perolehan 4 kursi di DPR RI dari total 6 kursi yang tersedia.

Ketua DPD PDIP Sulut, Olly Dondokambey membenarkan hasil survei dari Poltracking. Lembaga survei tersebut punya kredibilitas. "Soal hasilnya memang seperti itu," kata dia.

Olly mengatakan, 43 persen elektabilitas jika dikonversi ke perolehan suara mencapai 824.187 suara. Dari jumlah itu kemudian dikonversi ke perolehan kursi. Olly menjelaskan, pada Pemilu 2019 metode konversi suara menggunakan saint league.

Total perolehan suara kemudian akan dibagi dengan angka 1,3,5 dan seterusnya. Hasil perolehan kursi akan terlihat di tabel perhitungan. "Pemilih ada 1,9 juta orang, perhitungannya PDIP dapat 4 kursi," kata dia.

Olly mengakui, metode saint league ini memang menguntungkan partai besar, tapi memang lebih adil perhitungan ini, peromehan suara dihitung penuh beda dengan metode pemilu lalu pakai perhitungan BPP dan suara sisa.

Survei PDIP paling tinggi berbanding lurus dengan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf Amin di Sulut, yakni 71,9 persen. Hampir sama dengan tinggkat kepuasan publik atas kinerja pemerintahan ODSK di Sulut yakni 76,9 persen.

Olly mengatakan, ini dampak dari sinergitas kepuasan masyarakat kepada presiden dan kepala daerah berdampak ke partai yang mengusung. "Maka itu otomatis (PDIP tertinggi), ikatannya jelas, Jokowi bagus, gubernur bagus, partai pendukung bagus," ujar dia.

Wakil Ketua DPD PDIP Sulut, Steven Kandouw menyampaikan, hasil survei yang ada itu merupakan penilaian masyarakat. Metodologi jelas dan hasil terukur.

"Rakyat semakin jeli melihat partai mana yang konsisten. Konsisten dalam berdemokrasi, NKRI, dan berjuang untuk rakyat kecil," ujar politisi yang menjabat Wakil Gubernur Sulut ini.

Wakil Ketua PDIP Sulut, Lucky Senduk mengatakan, survei ini menjadi patokan kerja, kerja dan kerja partai untuk mempertahankannya sampai hari pencoblosan. Meski unggul di survei, kinerja struktural partai lebih di tingkatkan

"Hasil ini tidak akan membuat PDIP over confident (terlalu percaya diri)," ujar dia. Kabupaten dan kota yang belum mencapai 50 persen dukungan akan lebih giat bekerja.
"Karena target PDIP Sulut itu minimal menang 50 persen untuk DPR RI," kata caleg DPRD Sulut ini.

Adapun sesuai keterangan yang tertera dalam hasil survei tersebut menjelaskan soal metodologi. Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia di Dapil Sulut yang sudah mempunyai hak pilih berdasarkan peraturan yang berlaku, yaitu warga yang minimal berusia 17 tahun atau sudah menikah pada saat wawancara dan bukan anggota TNI-Polri.

Metode pengumpulan data adalah responden terpilih diwawancara secara tatap mukamenggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas mewawancarai 10 responden untuk setiap satu kelurahan.

Kendali mutu survei adalah pewawancara lapangan minimal mahasiswa atau sederajat dan
mendapatkan pelatihan (workshop) secara intensif di setiap pelaksanaan survei.

Validasi data sampel dilakukan dengan membandingkan karakteristik demografis dari sampel yang diperoleh dari survei dengan populasi yang diperoleh melalui data sensus (BPS) terakhir.

Efek Ekor Jas Jokowi 

Taufik Tumbelaka, pengamat politik menilai, elektabilitas PDIP Sulut tertinggi hal wajar. Ada beberapa faktor yamg mempengaruhi. Pertama, adanya Jokowi dalam pertarungan pilpres yang jelas orang PDIP (dampak efek ekor jas).

Kedua, mesin parpol sudah teruji dan terbukti berjalan cukup bagus saat kontestasi demokrasi.
Ketiga, faktor banyaknya caleg yang diajukan PDIP juga mempunyai basis massa. Dalam menghadapi Pileg 2019, PDIP juga memakai strategi menerima kader baru yang berpotensi mendongkrak suara.

Hasil survei PDIP unggul, tapi PDIP masih harus bekerja keras. Dikarenakan survei dilakukan beberapa bulan sebelum hari ‘H’ (19 April 2019) dimana dinamika politik ke depan akan dilihat apakah ada perubahan signifikan terhadap konstelasi politik.
Di waktu sisa dari sekarang sudah pasti parpol lain akan bekerja ekstra keras guna meningkatkan elektabilitas.

Soal kepuasan publik atas kinerja ODSK merupakan salah satu parameter yang dapat dipakai karena metodologinya jelas. Biasanya hasil survei akan dilihat apa saja yang telah dicapai dan apa yang belum tercapai sebagai upaya meningkatkan kinerja pemerintahan.
Pelayanan publik adalah salah satu hal yang menjadi sorotan karena ini menyangkut hak masyarakat dan menjadi kewajiban pemerintah. (ryo)