Berita Bitung

Warga Keluhkan Tambang Pasir di Kelurahan Sagerat, Ini yang Dikatakan Kadis DLH Bitung

Masyarakat Kelurahan Sagerat Weru I atau tepatnya didepan Puskesmas, Kecamatan Matuari, Bitung, keluhkan adanya tambang pasir yang meresahkan.

Warga Keluhkan Tambang Pasir di Kelurahan Sagerat, Ini yang Dikatakan Kadis DLH Bitung
TRIBUN MANADO/CHINTYA RANTUNG
Warga Keluhkan Tambang Pasir di Kelurahan Sagerat, Ini yang Dikatakan Kadis DLH Bitung 

Warga Keluhkan Tambang Pasir di Kelurahan Sagerat, Ini yang Dikatakan Kadis DLH Bitung

TRIBUNMANADO.CO.ID, BITUNG - Masyarakat Kelurahan Sagerat Weru I atau tepatnya didepan Puskesmas, Kecamatan Matuari, Bitung, Sulawesi Utara, keluhkan adanya tambang pasir yang meresahkan masyarakat sekitar, Selasa (19/2/2019).

Pasalnya tambang pasir tersebut yang diduga ilegal sudah dikeluhkan masyarakat Sagerat dimana debu saat melintas di kompleks rumah mereka mengganggu saluran pernafasan warga.

"Kami selaku masyarakat Sagerat sangat terganggu dengan adanya aktifitas galian ini, dimana jalan sudah tertutup tanah yang diakibatkan dari kendaraan-kendaraan yang lalulalang keluar masuk dari lokasi galian,"kata Richard masyarakat setempat.

Lanjut mereka juga menyampaikan kekawatirannya dimana masyarakat sudah banyak mengeluhkan akibat banyaknya tanah yang berjatuhan dari bak kendaraan pengangkut tanah yang menutupi jalan sehingga mengakibatkan tergangguan pernafasan akibat debu material yang berjatuhan.

“Banyak masyarakat mengelu dikarenakan aktifitas galian c tersebut, soalnya banyak debu yang beterbangan disepanjang jalan yang mengganggu pengguna jalan, jangankan masyarakat disini masyarakat lainnya yang melintas juga mengeluhkan hal demikian,"tambah mereka.

Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung Sadat Minabari menegaskan bahwa lokasi tersebut pihaknya telah memberikan surat pemberentian segera menghentikan kegiatan operasional pertambangan.

"Berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap lokasi kegiatan pertambangan (galian c) di Kelurahan Sagerat Weru I,"kata Sadat .

Lanjutnya, bahwa berdasarkan UUD Nomor 32 Tahun 2009 perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2012 tentang izin lingkungan pada pasal 36 ayat 1 menyatakan setiap usaha kegiatan wajib amdal dan UKL- UPL wjib memiliki ijin lingkungan.

"Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut pada poin satu maka kepada usaha agar menghentikan kegiatan pengoperasian galian pasir tersebut," tandasnya.

(Tribunmanado.co.id/Chintya Rantung)

BACA JUGA:

Baca: Taufik R Gani Ternyata Punya Kebiasaan Pamer, Uang Hasil Curian Ditukar ke Pecahan Rp 50 Ribu

Baca: Ternyata Ini Alasan Jokowi Pegang Pulpen Saat Debat Pilpres, Menurut Pakar Mikro Ekspresi

Baca: Oknum Dosen di Bali Setubuhi Paksa Mahasiswinya sampai 3 Kali, Berawal dari Nilai

Baca: Video Detik-detik Nyawa Keluarga Melayang karena Masalah Tanah, Dipukul Pakai Linggis dan Parang

Baca: VIDEO VIRAL - Gara-gara Cowok, Siswi SMA Ini Dikeroyok Kakak Kelasnya, Lihat Videonya di Sini

TONTON JUGA:

Penulis: Chintya Rantung
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved