Terkait Imigran, Ricky Waworga: Indonesia Belum Ratifikasi Konvensi Tentang Status Pengungsi

Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan kovenan 1967, namun posisi strategis Indonesia, mau tidak mau menjadi negara "transit" bagi pengungsi

Terkait Imigran, Ricky Waworga: Indonesia Belum Ratifikasi Konvensi Tentang Status Pengungsi
Istimewa
Ricky Waworga Dosen Hukum Internasional 

Terkait Imigran Afghanistan, Ricky Waworga: Indonesia Belum Ratifikasi Konvensi Tentang Status Pengungsi

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Ricky Waworga SH MH Dosen Hukum Internasional Unika De La Salle mengatakan, secara internasional tentang pengungsi diatur dalam Konvensi Tentang Status Pengungsi Tahun 1951.

"Konvensi ini dibuat menjawab keperihatinan terhadap pengungsi korban Perang Dunia II. Tahun 1967 dikeluarkan protokol (tambahan) terhadap konvensi 1951," ujarnya.

Ia mengatakan, dalam protokol 1967 status pengungsi diperluas, bukan hanya terhadap pengungsi PD II, tapi mencakup pengungsi, pencari suaka dan pengungsi internal (internally displaced person) di seluruh dunia.

Tujuan dari Konvensi 1951 dan Protokol 1967 adalah menjamin hak asasi dan kejelasan status dari pengungsi, seperti hak untuk hidup yang layak, bebas, bekerja, menikah, hak kewarganegaraan dan lain-lain.

Baca: FKUB dan Kemenkumham Diskusi Cari Solusi Masalah 12 Imigran Asal Afghanistan

Baca: Imigran Afghanistan yang Meninggal Bakar Diri, Dimakamkan di Pemakaman Muslim Malendeng

Baca: 10 Foto Sajjad, Imigran Afghanistan yang Bakar Diri di Rudenim Manado, Ada yang Saat di Kolam Renang

"Indonesia belum meratifikasi konvensi 1951 dan kovenan 1967, namun posisi strategis Indonesia yang ada di antara dua benua dan dua samudera dan berdekatan negara Australia yang telah meratifikasi konvensi 1951 dan protokol 1967, membuat Indonesia mau tidak mau menjadi negara "transit" bagi pengungsi dan pencari suaka. Ada puluhan ribu pengungsi di Indonesia saat ini," katanya.

Ia mengatakan Indonesia tidak meratifikasi konvesi "mungkin" berkenaan dengan ketidaksiapan negara untuk memenuhi tuntutan konvensi dan protokol tersebut.

"Secara materil untuk menjamin ketersediaan penjaminan hak dan kebutuhan pengungsi, 280 juta jiwa rakyat Indonesia untuk dijamin adalah tantangan yang masih digumuli pemerintah, bagaimana mungkin menjamin puluhan ribu warga asing yang datang mencari suaka? Selain itu, masalah stabilitas keamanan negara juga tentu menjadi pertimbangan," ujarnya

Di sisi yang lain, faktanya bahwa ada puluhan ribu pengungsi dan pencari suaka di Indonesia. Karena tidak adanya ratifikasi tadi, maka pengungsi yang tertangkap atau menyerahkan diri hanya diperlakukan sebagai imigran karena juga sebagian besar dari mereka tidak memiliki identitas yang jelas.

Beberapa anak imigran ini telah mengenyam pendidikan di Manado, Sulawesi Utara.
Beberapa anak imigran ini telah mengenyam pendidikan di Manado, Sulawesi Utara. (TRIBUN MANADO/FINNEKE WOLAJAN)

"Sebagai ‘imigran’ mereka ditempatkan di Rudenim dan hidup mirip dengan tahanan. Ancaman nyawa di negara asal, dan kenyataan hidup di dalam tahanan adalah hal mereka alami. Untuk itu walau Indonesia belum meratifikasi konvensi dan protokol tadi, pemerintah telah membuat beberapa community house di beberapa wilayah di Indonesia, di Makassar paling dekat dengan Sulut,” ujarnya.

“ Di sana mereka bisa hidup lebih baik, menikmati hidup yang tidak penuh keterbatasan seperti di Rudenim, tinggal dalam tempat yang lebih layak, lebih banyak bantuan dari organisasi-organisasi yang mengurus pengungsi, bahkan mengenyam pendidikan bagi anak-anak sambil menunggu kejelasan status pengungsi mereka dan kemudian ditempatkan ke negara ketiga yang telah meratifikasi konvesi dan kovenan," ujarnya.

Persoalannya, daya tampung beberapa community house yang ada pun terbatas, akhirnya bagi yang kurang beruntung dan tidak dipindah ke sana, akan semakin sulit, karena hidup mereka di Rudenim, semakin sepi, merasa terabaikan, dan tidak lagi mendapat bantuan dari organisasi-organisasi terkait

Penulis: David_Manewus
Editor: David_Kusuma
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved