Kepuasan Publik Kinerja ODSK Capai 76,9 Persen, Pengamat Urai 3 Indikator Keberhasilan

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO -Kepuasan publik atas kinerja Gubernur Sulut Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw mencapai 76,9 persen sesuai hasil lembaga survei Poltracking.

Pengamat Politik Pemerintahan Sulut, Dr Ferry Liando mengatakan, kepuasan kinerja diperoleh berdasarkan sejumlah indikator seperti kesehatan, pendidikan, transportasi dan lapangan kerja.

"Bidang ini merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Olly dinilai puas oleh masyarakat," kata dia kepada Tribunmanado.co.id, Selasa (19/02/2019).

Kemungkinan penyebab adalah pertama, solidaritas Olly dengan pasangannya Steven sebagai wakil sangat bagus.

Baca: APBD Sulut Capai Rp 4,09 Triliun, Legislator Demokrat Sulut Apresiasi ODSK

"Inti dari pembangunan daerah itu terletak pada pimpinan daerahnya. Jika pemimpin mereka konflik, semua perencanaan yang dibangun atas dasar visi misi keduanya akan kabur dan tidak berarti," ujar akademisi Universitas Sam Ratulangi ini.

Ego pribadi pimpinan akan berpengaruh pada kerja-kerja birokrasi. Manajerial jadi kacau karena kepemimpinan ganda atau dua matahari.

"Kekompakan Pak olly dengan wakilnya Steven menjadi pemicu kerja-kerja aparat bawahan sehingga melahirkan kepuasan publik," ujar dia

Kedua, komunikasi politik antara gubernur dengan DPRD terbangun sangat bagus.

"Pengalaman di daerah lain, karena komunikasi politiknya buruk, banyak kebijakan kepala daerah yang disodorkan ke DPRD untuk persetujuan kerap mengalami hambatan," ujar Dosen di Fakultas Ilmu Politik ini.

Ia mencontohkan, kasus yang menimpa Ahok waktu menjadi Gubernur DKI Jakarta lalu sempat menggegerkan nasional.

Waktu itu DPRD sendiri mengajukan draf RAPBD ke Mendagri. DPRD Jakarta Tak menerima usulan RAPBD dari Ahok. Akibatnya pemerintahan terganggu. Begitu juga yang terjadi di AS. Pemerintahan berhenti akibat RAPBN yang diajukan Donal Trump tidak disetujui DPR. Akibatnya pegawai negara mogok kerja karena tak menerima gaji.

Ketiga, pengaruh Olly dalam mempengaruhi kebijakan negara sangat dominan. Presiden berasal dari PDIP sehingga banyak usulan dari daerah ini dipertimbangkan menjadi kebijakan nasional. Jejaring politiknya sangat bagus dan bersahabat dekat dengan sejumlah menteri.

"Wajar jika banyak bantuan yang mengalir ke daerah ini sehingga berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat," ungkap dia.

Baca: Pembersihan Eceng Gondok Danau Tondano Pekerjaan Rumah ODSK Selanjutnya

Tantangan Olly adalah belum semua daerah kabupaten kota saling bersinergi dalam sebuah kebijakan sehingga muncul ego wilayah yang sangat kuat.

Perbedaan asal usul partai politik kepala daerah menyebabkan kebijakan tidak singkron. Kasus Bank SulutGo misalnya.

Tantangan lainnya adalah belum semua pimpinan perangkat daerah bekerja secara profesional. Pengawasan yang lemah menjadi penyebab koordinasi antar Pemerintah daerah belum berjalan baik.

Program masing-masing pemerintah daerah kerap tumpang tindih. Program yang diajukan sebagian bukan untuk kepentingan publik tapi sebagai sarana untuk mendapatkan fee proyek, sarana serapan anggaran sebagai indikator penilaian atasan atau kesempatan memanfatakan sppd untuk pemasukan tambahan.

Banyak program yang sifatnya mubasir. Uanganya habis terpakai, ada LPJ nya tapi rakyat tidak merasakan apa-apa terhadap program itu. (ryo)

Berita Populer: Taufik R Gani Ternyata Punya Kebiasaan Pamer, Uang Hasil Curian Ditukar ke Pecahan Rp 50 Ribu