Jika Terpilih Kembali, Jokowi Lebih Progresif Menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu

TRIBUNMANADO.CO.ID - Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01 Jokowi dan Maruf Amin memenuhi undangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk membedah visi misi terkait isu Hak Asasi Manusia di kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat pada Selasa (19/2/2019).

Arsul Sani sempat ditanya oleh peserta diskusi terkait gestur dan komitmen Jokowi dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu ketika sesi tanya jawab.

Menjawab pertanyaan itu, Arsul mengatakan ia menangkap kesan Jokowi akan lebih progresif dalam penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

 
"Saya melihat ada sign (tanda) komitmen yang lebih kuat pada Pak Jokowi untuk kemudian lebih progresif pada pemerintahan yang kedua. Ekspresinya seperti ini kira-kira. 'Hal-hal yang seperti ini itu memang harus kita selesaikan. Karena ini kalau tidak akan jadi beban terus dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Tapi memang harus satu-satu'," kata Arsul.

Baca: Seleksi Calon Petugas Haji Masih Dibuka, Catat Syaratnya

Baca: Dicurigai Pakai Alat di Film Mission Impossible Saat Debat Cawapres, Maruf Amin: Saya Kan Kiai

Terkait hal itu, ia pun mengaku pernah ditanya Jokowi terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu lewat jalur non Yudisial.

"Terkait soal ini (penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu), beliau pernah kemudian (bertanya) "Yang selain yudisial itu kira-kira apa Mas?" Harus dikembangkan juga, karena prinsipnya guncangan itu pasti ada. Tetapi managable (bisa dikelola) dan tentu tidak terlalu dahsyat secara politik," kata Arsul.

Ia juga menyadari penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu juga akan menimbulkan guncangan secara politik di kubunya. 

Arsul juga mengatakan satu di antara sejumlah hal yang membuat Jokowi akan lebih progresif ketika terpilih nanti adalah aksi Kamisan yang dilakukan oleh para pegiat HAM di depan istana negara. 

"Ini yang saya sampaikan. Pak Jokowi itu mengatakan "ini memang hal-hal yang harus diselesaikan, Mas" itu antara lain karena melihat itu (aksi Kamisan). Tapi kan harus kita selesaikan. Tapi kalau diselesaikan sekarang kan goncangannya terlalu besar. Tapi itu jadi utang yang harus dibayar," kata Arsul Sani. 

Ia juha menilai, Jokowi juga tidak menutup opsi penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu lewat jalur Yudisial.

"Artinya tidak menutup opsi penyelesaian lewat jalur yudisial," kata Arsul.

Ia menilai, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu merupakan pekerjaan yang harus diselesaikan tidak hanya pemerintahan saat ini, namun juga pemerintahan sebelumnya dan pemerintahan yang akan datang. 

Baca: Tak Bayar Tebusan Rp 2,9 M, Penculik Penggal Istri Seorang Pengusaha

Baca: Harga Jagung di Boltim Anjlok, Hanya Rp 2.800 Per Kilogram, Petani Pilih Jual lebih Awal

Meski begitu, ia menekankan bahwa kesan yang ia tangkap bisa salah dan bisa benar.

"Yang ingin saya katakan, kesan itu bisa benar bisa salah. Sekali lagi kesan itu bisa benar bisa salah. Dari kami, partai-partai koalisi yang hampir setiap saat, memberikan masukan dan berbicara dengan Pak Jokowi. Kadang juga diundang untuk membicarakan satu isu," kata Arsul.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan link http://www.tribunnews.com/nasional/2019/02/19/jokowi-akan-lebih-progresif-dalam-menyelesaikan-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-jika-terpilih-lagi.

Editor: Johnson Simanjuntak