Sulawesi Utara
Menuju Sulut Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan

Wagub Sulut: Tiga Tahun Ini Saya Perhatikan, Banyak Birokrat hanya Pikir Isi Kantong Sendiri

Jangan main-main dengan APBD, semua termonitor, baik aset bergerak maupun tunai,

Penulis: Fernando_Lumowa | Editor: Charles Komaling
TRIBUN MANADO/ RYO NOOR
Wagub Steven Kandouw 

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw memberikan peringatan keras bagi para pengelola keuangan dan kas daerah untuk tidak coba-coba main APBD

"Jangan main-main dengan APBD, semua termonitor, baik aset bergerak maupun tunai, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada pertanggungjawaban semua dimonitor," tegas Wagub saat Bimtek Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sosialisasi Pengelolaan Hibah Daerah di Hotel Sutanraja Amurang, Kabupaten Minahasa Selatan, (Jumat/15/2/2019).

Ditegaskan, setiap pengelola keuangan jangan cepat terlena dengan banyaknya jumlah keuangan yang akan dikelola, apalagi saat ini selama 35 hari kedepan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melakukan pemeriksaan hasil keuangan daerah.

Tahun 2018 Pemprov Sulut mampu mengelola keuangan daerah sebesar Rp.4,3 triliun dan mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian oleh BPK.

"Pokoknya tidak ada alasan, semua harus diaudit, SPJ-nya harus jelas dan lengkap," ungkap Wagub.

Wagub pun sempat menyentil para birokrat untuk lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dan bukan kantong pribadi mereka.

Di tiga tahun terakhir, ia memperhatikan bahwa banyak birokrat yang hanya berpikir bagaimana mereka bisa mendapat untung lebih,

"Tiga tahun ini saya perhatikan, banyak birokrat yang hanya berpikir untuk mengisi kantong mereka, bagaimana menggelar kegiatan supaya mereka bisa mendapat untung lebih, bagaimana soal bagi-bagi hasil dan sebagainya. Ingat, jangan sekali-kali berpikir demikian," ujar dia.

Tahun 2018 yang lalu sejumlah PNS berurusan dengan aparat hukum karena keuangan daerah.

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sulawesi Utara Asiano Gemmy Kawatu mengatakan bimbingan teknis bagi pengelola keuangan merupakan satu hal yang memang wajib dilaksanakan secara berkesinambungan.

"Bimtek seperti ini harus terus digelar setiap tahun, karena setiap tahun itu pasti ada update data yang terbaru", ucap Gemmy Kawatu

Adapun, pada kesempatan ini dilakukan penandatangan hibah tahun anggaran 2019 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Turut mendampingi Wakil Gubernur pada kesempatan tersebut, Wakil Bupati Minahasa Selatan Frangky Wongkar, Kepala Satpol-PP Sulut Steven Liow, Staf Khusus Gubernur Pdt Lucky Rumopa. (*)

Sumber: Tribun Manado
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved