BI Evaluasi Regulasi Soal Uang Elektronik

Ke depan BI akan melibatkan bank umum kelompok usaha (BUKU) III untuk menggarap dana mengendap milik fintech.

NET
Ilustrasi 

TRIBUNMANADO.CO.ID, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) saat ini sedang mengevaluasi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.20/6/2018 tentang uang elektronik.

Lewat evaluasi ini, BI akan mengakomodasi lembaga financial technology (fintech) terutama pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), syariah dan pariwisata sebagai sumber ekonomi baru.

Selain itu, poin evaluasi ini adalah perlu ada infrastruktur dasar ekonomi digital yang dibangun oleh regulator dan pemerintah.

Rencananya, ke depan BI akan melibatkan bank umum kelompok usaha (BUKU) III untuk menggarap dana mengendap milik fintech. Asal tahu saja, bank BUKU III adalah bank dengan modal inti Rp 5 triliun-Rp 30 triliun.

Sebelumnya, dalam peraturan BI mengenai uang elektronik ini, penempatan dana floating fintech minimal 30 persen di kas BUKU IV atau di giro bank BUKU IV bagi bank selain BUKU IV. Sedangkan 70 persen ditempatkan surat berharga yang diterbitkan pemerintah atua Bank Indonesia.

Artinya, ada peluang bank bank BUKU III untuk meningkatkan dana pihak ketiga (DPK) dari industri fintech dan memanfaatkan likuiditas dana mengendap.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko menyebut kini evaluasi PBI tersebut tengah berjalan. Nantinya, "Berubah atau tidaknya tergantung dari eveluasinya. Tapi kita take a note,"ujar Onny di Jakarta, Rabu (13/2). (*)

Editor: Charles Komaling
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved