PSI: Wajar Partai Demokrat Merasa Tersindir Sebagai Nasionalis Gadungan

Politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menertawakan pidato Ketum PSI Grace Natalie yang menyinggung kaum nasionalis gadungan.

PSI: Wajar Partai Demokrat Merasa Tersindir Sebagai Nasionalis Gadungan
ISTIMEWA
Mohamad Guntur Romli 

TRIBUNMANADO.CO.ID - Politisi Partai Demokrat, Jansen Sitindaon, menertawakan pidato Ketum PSI Grace Natalie yang menyinggung kaum nasionalis gadungan.

Dia menilai PSI hanya bisa cari sensasi. "Saya hanya bisa tertawa dengar pidato Grace Natalie ini. Lama-lama jadi Partai Sensasi Indonesia, PSI ini," kata Jansen kepada wartawan, Selasa (12/2/2019).

Merespon komentar Jansen Sitindaon, Juru Bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang Toleransi dan Kebebasan Beragama, Mohamad Guntur Romli menganggap wajar Demokrat merasa sebagai 'nasionalis gadungan' karena tersindir oleh pidato Grace Natalie.

"PSI tidak menuding partai mana pun sebagai 'nasionalis gadungan' . Tapi kalau Demokrat yang paling pertama bereaksi mungkin wajar karena mereka yang paling tersindir" kata Guntur Romli yang memiliki latar belakang sebagai aktivis kebebasan beragama.

Guntur Romli juga menjelaskan soal makna 'nasionalis gadungan' dari Pidato Grace Natalie yang menurutnya soal kriteria bukan apa partainya, bukan siapa politisinya.

"Nasionalis Gadungan itu kriteria bukan apa parpol dan siapa politisinya, para politisi yang diam bahkan bermain isu intoleransi dan radikalisme serta mencuri duit rakyat alias korupsi layak disebut nasionalis gadungan" jelas Guntur Romli yang dikenal juga sebagai aktivis muda NU.

Guntur Romli juga mengajak Jansen melihat sepuluh tahun era Presiden SBY dan Partai Demokrat berkuasa saat marak terjadi kasus intoleransi dan korupsi.

"Peraturan Dua Menteri Soal Rumah Ibadah yang dijadikan sebagai senjata penutupan rumah ibadah lahir di era Presiden SBY tahun 2006, demikian pula SKB Tiga Menteri terhadap Ahmadiyah yang dijadikan dalih persekusi kelompok mayoritas terhadap minoritas lahir di era Presiden SBY tahun 2008, perda-perda berbasis agama yang diskriminatif tumbuh subur di era SBY, ditambah kader-kader Demokrat saat berkuasa mengirim Ketua Umum, Bendahara Umum, Ketua DPP, anggota DPR ke KPK, sehingga kampanye anti korupsi Partai Demokrat saat itu Katakan Tidak Pada Korupsi, diledek oleh publik Katakan Tidak Pada[hal] Korupsi" kata Guntur Romli yang juga Caleg DPR RI PSI untuk Jatim III Situbondo Bondowoso Banyuwangi.

Menurut Guntur Romli juga persekusi keagaman paling besar pada periode SBY. Data Amnesty Internasional 10 tahun masa SBY ada 106 orang yang dijerat UU Penodaan Agama bahkan pada masa orba saja hanya 10 orang.

"Data Amnesty Internasional 10 tahun masa SBY ada 106 orang yang dijerat UU Penodaan Agama bahkan pada masa orba saja hanya 10 orang, intoleransi dan radikalisme saat ini meningkat karena pemerintahan SBY memberikan angin, Jokowi hanya kena getahnya saja, apalagi kelompok-kelompok intoleran dan radikal kini bergabung dengan Koalisi Prabowo dan Sandiaga yang ikut menyerang Jokowi," pungkas Guntur Romli.

Editor: Aldi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved