Gubernur Bagi-bagi Sertifikat PTSL di Likupang, Olly Dorong Bank SulutGo Permudah KUR

Ribuan warga Likupang, Minahasa Utara tampak bahagia menerima sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Gubernur Bagi-bagi Sertifikat PTSL di Likupang, Olly Dorong Bank SulutGo Permudah KUR
TRIBUN MANADO/FINNEKE WOLAJAN
Gubernur Bagi-bagi Sertifikat PTSL di Likupang, Olly Dorong Bank SulutGo Permudah KUR 

Gubernur Bagi-bagi Sertifikat PTSL di Likupang, Olly Dorong Bank SulutGo Permudah KUR

TRIBUNMANADO.CO.ID, MANADO - Ribuan warga Likupang, Minahasa Utara tampak bahagia menerima sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Rabu (13/2). Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey menyerahkan secara resmi sertifikat kepada 12 perwakilan warga, dari total penerima 1.313 warga.

Warga antusias ketika Olly menyapa mereka dalam penyerahan sertifikat tersebut. Mereka berteriak, "Hidup Olly, hidup Olly," setelah acara seremonial selesai.

Olly pun memberi pesan-pesan kepada warga Likupang.

Olly berpesan untuk menggunakan sertifikat ini sebaik mungkin.

Jika ini membangun usaha sebagai modal, masyarakat bisa menggadaikan sertifikat ini di bank.

"Sertifikat ini bisa memberi modal usaha untuk masyarakat. Saya akan mendorong Bank SulutGo untuk mempermudah kredit usaha rakyat bagi warga," ujarnya usai kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya Olly mengapresiasi Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Sulawesi Utara, juga BPN Minahasa Utara atas kerja kerasnya mencapai 100 perseb target tahun 2018 di antaranya pengukuran 5.500 bidang tanah dan 3.840 sertifikat.

Olly mengatakan program PTSL ini berkat program Presiden Jokowi, dengan tujuan mengurangi sengketa tanah, khususnya di Sulawesi Utara. Program ini agar tak ada lagi sertifikat yang tumpang tindih.

"Dulu satu tanah ada dua sertifikat. Tahun 2019 ini tak lagi ada sertifikat ganda di lapangan. Ini bisa karena Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Selama empat tahun, kementerian telah menyalurkan 11,4 juta sertifikat," katanya.

Ini merupakan program yang baik dari Presiden Joko Widodo, di periode pertama kepemimpinannya. Di lima tahun ini, Olly menyebut sertifikat PTSL se-Indonesia rampung 50 persen. Sebelum ada program PTSL ini masyarakat harus mengeluarkan paling tidak Rp 1,2 juta per sertifikat. Makin besar tanah, makin mahal.

"Program baik in harus dibantu. Ini program berkelanjutan. Karena tugas pemerintah hadir di tengah masyarakat. Target tahub 2024 tak ada lagi sengketa tanah di Indonesia. Pemetaan tanah dari Sabang sampai Merauke.

Olly meminta kepada BPN agar melaksanakan program ini di wilayah pemukiman warga, meski banyak wilayah perkebunan. Sebab sertifikat PTSL bisa membantu warga untuk jadi modal usaha. "Peran serta kepala desa membantu aparat BPN sangat penting. Ini agar program berjalan baik," ujarnya.

Hadir dalam kegiatan ini Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Utara, Freddy Kolintama, Kepala BPN Minahasa Utara Sammy Dondokambey, Ketua DPRD Minahasa Utara Berty Kapojos, aparat pemerintah, serta warga lainnya.

(Tribun Manado/Finneke Wolajan)

Penulis: Finneke
Editor: Alexander Pattyranie
Sumber: Tribun Manado
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved