Link sscasn.bkn.go.id untuk Pendaftaran PPPK 2019 atau P3K Tak Bisa Diakses

TRIBUNMANADO.CO.ID - Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Kontrak Kerja PPPK 2019 atau P3K telah dibuka via sscasn.bkn.go.id

Namun hingga Minggu (10/2/2019) sore, seorang honorer PPPK 2019 atau P3K di Provinsi Kalsel justru tak bisa mengakses laman sscasn.bkn.go.id untuk lakukan pendaftaran

 
Adalah Amel, honorer di Pemprov Kalsel yang mengaku bingung setelah lakukan pendaftaran PPPK 2019 atau P3K via sscasn.bkn.go.id ternyata ada arahan terbaru di laman tersebut.

Baca: Kota Semarang Dihebohkan Dengan Penemuan Mayat

Baca: Citra, Bocah Pengungsi Gunung Karangetang Senang Dapat Oleh-oleh dari Bupati Sitaro

Di laman sscasn.bkn.go.id itu ada petunjuk bagi pelamar untuk menghubungi instansi masing masing untuk mengecek pendaftaran PPPK 2019 atau P3K tersebut.

"Lah menghubungi kemana coba," tanya ya bingung.

Amel ingin mencoba peruntungan di honorer guru yang masuk dalam data Base.

Bukan hanya bingung. Seketika mau mengakses pendaftaran di link tersebut maish diketahui eror.

"Sore ini masih eror gak bisa diakses kan aneh gimana mau mendaftarnya," kata dia.

Bukan hanya dia, juga ada Arif yang kemudian akan melakukan pendaftaran juga tidak bisa. Karena akses pendaftaran yang disediakan secara online tersebut masih erorr.

"Erorr bagaimana daftarnya kan," kata Arif.

Ya, harusnya Pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) tahap I secara online, resmi dibuka Minggu (10/2/2019) hari ini.

Rencananya, pendaftaran PPPK/P3K tahap I secara online ini akan berlangsung selama sepekan, yaitu mulai Minggu (10/2/2019) hari ini hingga Sabtu (16/2/2019).

Baca: Update Terbaru: Siswa SD GMIST Batubulan Berbagi Ruangan dengan Pengungsi Gunung Karangetang

Untuk Pendaftaran PPPK/P3K secara online dilakukan melalui laman sscasn.bkn.go.id.

Namun sayangnya, hingga pukul 15.30 WIB, laman sscasn.bkn.go.id susah diakses alias tidak bisa dibuka.

Sebagaimana diketahui, pemerintah mulai membuka rekrutmen PPPK/P3K 2019 tahap I.

Penerimaan PPPK/P3K ini khusus untuk eks tenaga honorer K2 (THK2) yang terdiri dari guru dan tenaga kesehatan, penyuluh pertanian, serta dosen perguruan tinggi negeri (PTN) baru.

Melansir dari laman menpan.go.id, sekitar 150 ribu eks THK2 dan penyuluh pertanian dari Kementerian Pertanian (Kementan) berpotensi dapat mendaftar dan mengikuti seleksi PPPK/P3K.

Di Pemprov Kalsel, rencana semua hanya akan dicari formasi PPPK tersebut sebanyak 29 orang dengan rincian guru 28 orang dan tenaga kesehatan sebanyak satu orang.

Akan tetapi, informasi terbaru BKD Kalsel memberitahukan bahwa ada penambahan yang mana Formasi untuk PPPK adalah sebanyak 60 orang. 
"Rinciannya saya lupa," kata Perkasa Alam, Minggu (10/2/2019).

Dijelaskan Perkasa Alam bahwa Jumlah Formasi pusat yang menentukan. "Kalau nanti pendanaan proses seleksi dan pengajian PPK tersebut Pemerintah Daerah yang melakukannya," kata Perkasa Alam.

Disinggung soal akses link pendaftaran yang eror berarti itu adalah fasilitas pendaftaran di pusat bukan di instansi BKD. "Nah itu berarti sistim di pusat yang lagi gangguan," kata Perkasa.

Dijelaskan Perkasa Bahwa sesuai PP No 49, beberapa kriteria PPPK di antaranya adalah

Tenaga honorer menjadi PPPPK.

Usia pelamar lebih fleksibel, paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum usia pensiun jabatan.

PPPPK diperuntukkan mengisi jabatan pimpinan tinggi dan jabatan fungsional jabatan tertentu.

"Sesuai surat edaran Menpan RB tersebut diatas untuk tahun 2019 ini diawali pengadaan PPPK tahap 1 dengan prioritas untuk, jabatan jabatan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian," urainya.

Masih menurut perkasa, seleksi PPPK dilaksanakan menggunakan sistem CAT UNBK Kementerian Pendidikan DAN Kebudayaan, menggunakan fasilitas sekolah SMA atau SMK yang berpengalaman melaksanakan CAT UNBK.

Baca: Depri Pontoh Buka Bimtek Penyusunan Renstra dan Penerapan E-Planning

"Seleksi pengadaan terdiri atas, seleksi administrasi, seleksi kompetensi, (manajerial teknis, dan sosio kuktural), wawancara," kata dia.

Untuk penetapan passing grade, sambungnya akan ditetapkan melalui keputusan Menpan RB.

(banjarmasinpost.co.id/ nurholis huda)